SIMALUNGUN, HETANEWS.COM - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI dalam menanggapi soal lahan 257 Hektar yang katanya telah lama kosong dan akan ditanami sawit sehingga nantinya tidak digarap oleh masyarakat, menurut Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) adalah kesalahan PTPN IV sendiri. 

Himapsi menyebutkan jika alasan dari PTPN IV untuk menghindari penggarap di lahan 257 Ha yang telah lama kosong, Himapsi menilai PTPN IV menimbulkan permasalahan baru. 

"Kalau pihak PTPN IV menyebutkan bahwa lahan ± 257 hektar itu sudah cukup lama kosong dan menghindari penggarap dari masyarakat, sebenarnya PTPN IV sudah memunculkan permasalahan baru. Sebab, HGU yg sudah diberikan tidak dimanfaatkan, karena harusnya , tanah, air, dan udara adalah milik negara ini dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun PTPN mengabaikan lahan milik Negara, "papar Ketua Himapsi Deddy Damanik, Minggu (26/06/2022). 

Inilah alasan Himapsi menilai jika PTPN IV sepele terhadap lahan HGU yang telah diberikan Negara kepada PTPN IV. 

"Yg tadinya dari lahan HGU ± 257 hektar tersebut bisa membantu mensejahterakan masyarakat, justru menganggap hal itu sepele, " Ucapnya

Untuk itu Deddy mengindikasi jika PTPN IV telah melakukan penelantaran terhadap lahan HGU sehingga Negara sudah sepatutnya mencabut hak HGU PTPN IV atas lahan tersebut. 

"Artinya, pihak PTPN IV diindikasikan telah melakukan penelantaran lahan HGU. Kita minta HGU PTPN IV yg terlantar agar dicabut sesuai dengan PP 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, " Ucapnya. 

Terkait direncanakan akan menanam Kelapa Sawit dilahan 257 Ha tersebut Deddy menyebutkan jika Kabupaten Simalungun tidak mengenal Komoditi Sawit hal tersebut tertuang dalam logo Pemkab Simalungun. 

"Hal itu tertuang pada perda nomor 5 tahun 1960 tentang Logo Pemerintah Kabupaten Simalungun. Sudut kiri atas pada logo tersebut, maknanya cukup jelas. Bahwa para pendahulu di Pemkab Simalungun sudah melakukan kajian-kajian untuk kesejahteraan masyarakat Simalungun. Maka utk itu, pengalihan fungsi lahan ataupun tanaman yg sudah dikonversi seperti yg terjadi di Unit Marjandi (Panei Tongah) harus dikembalikan ke perkebunan teh. Sebab, kondisi di sana sangat memprihatinkan dan menyengsarakan masyarakat, "tutupnya.