SIMALUNGUN, HETANEWS.com -  Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Bobbi Sandri melalui Kasi Intel Asor Olodaiv Siagian didampingi Kasi Pidsus M Kenan Lubis mengatakan jika Pengusutan dugaan kasus korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018-2020 di SMA Negeri 1 Bandar tinggal menunggu hasil penghitungan Inspektorat Provinsi Sumut, guna penetapan tersangka.            

Hal itu dikatakannya, ketika menjawab pertanyaan hetanews.com, Kamis (24/6/2022) di kantornya jalan Asahan Km 4,5. 

"Pemeriksaan dugaan korupsi di SMA negeri 1 Bandar, tinggal menunggu hasil perhitungan inspektorat," jelas Siagian.

Mhd Kenan Lubis menambahkan, adapun Tim jaksa penyidik dari Kejari Simalungun Juna Karokaro SHMH, Deddy Chandra Sihombing SHMH, Firmansyah SH, Weni Situmorang SH dan Devica Lumbanraja SH sudah meningkatkan pengusutan kasus tersebut dari penyelidikan (Lid) ke penyidikan (Dik) dengan Sprin.Dik No.01/L.2-24/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.               

Dikatakannya, dalam kasus ini sedikitnya 10 saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangannya antara lain mantan Kepala Sekolah , Kepala Sekolah yang masih aktif, para guru dan penjaga sekolah SMA Negeri I Bandar. Juga Kacabdisdik dan Manejer BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.                

Tim jaksa penyidik dalam kasus ini telah melakukan gelar perkara dan menyita sejumlah barang bukti. 

"Dalam kasus ini sudah ditemukan dua alat bukti dan berdasarkan itulah tim jaksa meningkatkan perkara ke penyidikan.Jika sudah diketahui besaran kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi, dilanjutkan ke pemberkasan dan penetapan tersangka," jelas Kenan.                 

Kronologi dugaan perbuatannya bermula SMA Negeri 1 Bandar Simalungun, pada tahun 2018 telah menerima kucuran dana BOS sebesar Rp 199 juta lebih. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp 483 juta lebih dan tahun 2020 sebesar Rp 371 juta lebih.                

Kemudian sekolah tersebut juga menerima bantuan dana DAK tahun 2020 sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan toilet. Selanjutnya menerima dana Afirmasi untuk pengadaan komputer/Laptop. Akan tetapi pembangunan toilet dan pengadaan Laptop semuanya fiktif.               

Menurut Mhd Kenan Lubis, oknum kepala sekolah selaku pengelola anggaran yang bersumber dari dana BOS, Afirmasi dan DAK tahun 2018 s/d 2020 tidak dapat mempertanggungjawabkan ke mana saja aliran dana tersebut.