HUMBAHAS, HETANEWS.com - Kabupaten Humbahas masuk 10 besar nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Pencegaran Korupsi yang Terintegrasi dari delapan sektor  masuk.

Hal ini disampaikan PIC Tim KPK Sumatera Utara pada Rapat Koordinasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Aset dan Keuangan (21/6) di Pendopo Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul.

Tim KPK yang hadir di Humbang Hasundutan, PIC Tim KPK, Moh Jhanattan didampingi Renta Siregar, Tri Desa Adi Nurcahyo dan Wiwin Setiawan.

Dalam sambutannya PIC Tim KPK Sumut, Moh Jhanattan menyampaikan senang karena Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE dan jajarannya dengan terbuka menerima tim di Humbang Hasundutan.

Pada tahun ini ada komitmen yang lebih signifikan dengan pengelolaan manajemen MCP bersama. Bupati  Humbang Hasundutan adalah yang mendorong untuk MCP Humbang Hasundutan selalu naik.

‘Beliau sangat konsen terhadap MCP, menghubungi saya, waktu itu juga Pak Adril minta untuk pembinaan terkait Monitoring Center For Prevention atau Pencegaran Korupsi yang Terintegrasi dari delapan sektor’ ujarnya.

Humbang Hasundutan sempat memeperoleh insentif daerah karena nilai nya baik dan masuk Top Ten (sepuluh besar) di Sumatera Utara.

Moh Jhanattan juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Humbahas adalah dalam rangka pencegahan korupsi dengan tujuan adanya warning.

"Kami ingatkan pemimpinnya, kami ingatkan Bapak Bupati misalnya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen komitmen, suap dan lainnya. Hal ini kejahatan rutin yang sudah berulang-ulang, jadi perlu ada pencegahan," ucapnya.

Pada kesempatan itu,  Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan terimakasih atas kehadiran Tim KPK wilayah Sumut di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Aset dan Keuangan.

Kehadiran Tim KPK wilayah Sumut di daerah kita adalah monitoring, pemantauan dan penguatan ataupun arahan bagi tugas yang sudah digariskan kita laksanakan.

Apapun yang digariskan, diperintahkan untuk kita lakukan harus dilakukan dengan serius, baik dan benar. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga prioritas yang pertama adalah aset dengan target tahun 2023 harus selesai aset yang bisa disertifikatkan.

Kedua, potensi pendapatan, pihak-pihak terkait harus menyelesaikan ini termasuk masalah perpajakan. Yang ketiga masalah APIP, permasalahan APIP ini menjadi peringatan dini kepada kita, oleh karena itu jika diperlukan penambahan personil APIP silahkan diajukan.

Bupati mengharapkan dengan arahan dan bimbingan Tim KPK kepada Pemkab Humbang Hasundutan diharapkan setelah selesai kegiatan ini, harus ada percepatan.

Saat ini hasil MCP ini diperiksa oleh pihak-pihak lain, selain KPK sudah terkait Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan dan RB atau semua yang terkait pasti cek ulang hasil ini.

Dalam laporannya, Inspektur Humbang Hasundutan, Drs. B.P. Siahaan, MM menyampaikan bahwa Rakor MCP dan Monev PBJ, Aset dan Keuangan ini dilaksanakan dalam  (dua) sesi.

Pada sesi pertama, dengan menghadirkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dalamnya termasuk delapan area intervensi pencegahan korupsi dan pada sesi kedua akan menghadirkan OPD yang bersangkutan dengan Aset dan Pendapatan.  

Diakhir acara, Sekda Drs. Tonny Sihombing, MIP menyampaikan bahwa kehadiran Tim KPK di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pembinaan dan pembelajaran yang sangat berharga. 

Bapak Bupati Humbang Hasundutan sudah beberapa kali meminta kepada KPK untuk bisa hadir di Kabupaten Humbang Hasundutan, baru hari ini Tim KPK bisa hadir.

Oleh karena itu Sekda dan seluruh jajaran ASN Pemkab Humbang Hasundutan sangat berterimakasih atas arahan dan bimbingan KPK dan akan melaksanakan arahan bagi tugas-tugas kami masing masing.