SIMALUNGUN, HETANEWS.com -   Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Simalungun pada bulan Juni 2022 berhasil menyelamatkan keuangan negara dari 2 Badan Usaha yang tidak patuh membayar tunggakan.

Penyelamatan Keuangan Negara dari 2 Badan Usaha yang tidak patuh membayar iuran tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) BPJS Kesehatan yaitu Yayasan Tunas Jaya Simalungun dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.5.739.116,- dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Yapiszuna dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 2.475.000. Total keseluruhan sebesar Rp.8.214.116.

Pembayaran tunggakan yang dilakukan oleh 2 badan usaha tersebut, pasca dilakukan mediasi oleh Datun Kejari Simalungun. Dimana 2 Badan Usaha tersebut membuat Surat Pernyataan akan bersedia membayar seluruh tunggakan iuran dalam jangka waktu 3 bulan.

Demikian dikatakan Kajari Simalungun Bobbi Sandri SH MH melalui Kasi Intel Asor Olodaiv Siagian SH MH didampingi Kasi Datun Astri Heiza Mellisa SH MH kepada hetanews.com, Senin (20/6/2022) di kantornya.      

Dijelaskan Siagian, BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

"Juni 2022, ada 1 badan usaha yang melakukan pembayaran tunggakan selama ini tidak patuh dengan kewajibannya. Setelah dilakukan mediasi dan jaksa sebagai fasilitator berhasil memberikan edukasi hukum terhadap 2 badan usaha tersebut sehingga bersedia membayar," jelas Siagian.

Hal ini dilakukan salah satunya sebagai upaya memperkuat penegakan kepatuhan khususnya bagi pemberi kerja seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Hukum (BU).        

Dalam pelaksanaan tugas sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, tidak jarang BPJS menemui permasalahan hukum. Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, utamanya untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan.        

Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, utamanya untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan.     

Selain dalam hal kepatuhan pemberi kerja, kerja sama ini juga dilakukan terkait dengan penyelesaian masalah hukum dalam Program JKN-KIS. Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.         

Hal ini bertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan.       

Bidang DATUN Kejaksaan RI diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan Hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif sehingga diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana.        

Selain itu, Bidang DATUN Kejaksaan RI juga dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, jelasnya.