SIANTAR, HETANEWS.com - Mantan Dirut PD PAUS yang juga mantan Kepala Bappeda Siantar, Herowhin TF Sinaga (47) membantah semua fakta persidangan di sidang Tipikor di PN Medan.

Untuk itu, ia sebagai terdakwa akan menghadirkan 3 saksi adecharge atau saksi yang meringankan dalam kasus yang menimpanya.

Demikian dijelaskan Kasi Intel Kejari Siantar Rendra Yoki Pardede didampingi Symon Morris, salah seorang tim jaksa yang menangani kasus tersebut.

"Persidangan digelar setiap hari Senin, agenda selanjutnya saksi adecharge, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan," kata Rendra.

Herowhin kembali menjadi terdakwa pasca dihukum 4 tahun tahun dalam kasus korupsi sebelumnya.

Kali ini ia didakwa dalam kasus kasus kredit macet di BTN, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 532.994.54.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau kedua, pasal 3 (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bahkan MOU atau nota kesepahaman antara BTN dan PD PAUS juga dibantah Herowhin," tambah Morris.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit ringan Batara kepada pegawai PD PAUS Siantar oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK tahun 2014.

Uang yang dipinjam atas nama/ dari 32 orang pegawai seyogianya untuk pengadaan lahan asset PD PAUS yang akan diberikan kepada 32 pegawai.

Ternyata uang tersebut dibelikan tanah seluas 300 hektar dari 150 SHM yang berlokasi di Desa Teluk Panci Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), seluruhnya atas nama Tersangka berdasarkan perjanjian ikatan jual beli (PIJB) dengan Pandapotan Pulungan warga Pekan Baru dihadapan notaris Rahmad Nauli Siregar beralamat di jalan Brigjen Katamso Medan.