MEDAN, HETANWS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) , Edy Rahmayadi angkat bicara terkait dirinya yang dilaporkan ke Polda Sumut perihal Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif, Ali Sutan Harahap pada 4 Juni 2022 lalu. 

Edy dilaporkan terkait pidana Pasal 421 UU No 1 tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan pejabat.

Dirinya juga dituding melakukan permufakatan jahat dengan mengangkat Wakil Bupati Palas, Ahmad Zarnawi sebagai Plt Bupati.

"Pendapat saya (tentang permufakatan jahat) kalau orang ngomong jahat berarti orang itu yang jahat," kata Edy saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/6/2022). 

Dikatakan Edy, pihak pelapor seharusnya belajar tentang mekanisme pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt). Tentang siapa yang mengangkat dan yang harus diangkat menjadi Plt. 

"Yang ngelaporin itu harus belajar, siapa yang berhak mem PLT kan. Itu karena saya sudah dengar itu. Dan siapa yang harus di PLT kan, ada aturan main semua. Ini kelola pemerintahan," kata Edy. 

Edy berharap tidak ada lagi hal yang dipermasalahkan terkait pengangkatan Plt Bupati Palas. Hal ini karena, kata Edy, sudah dilakukan sesuai tata kelola pemerintahan.

"Saya berharap jangan berpolemik dengan itu, sadarlah bahwa orang itu mampu melakukan kelola pemerintahan. Kalau tak mampu sudah ada diatur dalam Undang-undang," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kembali dilaporkan ke Polda Sumut. Kali ini, Edy Rahmayadi dilaporkan terkait penonaktifan Ali Sutan Harahap sebagai Bupati Palas (Padang Lawas).

sumber: tribunnews.com