MEDAN, HETANEWS.com - Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sempat menyinggung jalan rusak, saat menjadi pembicara di kegiatan Sumatranomic ke-3, yang diadakan Bank Indonesia (BI) di Hotel Adhimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (6/6/2022).

Menurut Edy Rahmayadi, saat ini Pemprov Sumut sudah menggelontorkan anggaran untuk memperbaiki jalan rusak tersebut.

Tak tanggung-tanggung, nominal yang dianggarkan untuk memperbaiki jalan rusak mencapai triliunan. Menurut Edy Rahmayadi, perbaikan jalan rusak erat kaitannya dengan upaya mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Untuk itu, Pemprov menggelontorkan Rp 2,7 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di Sumut,” kata Edy.

Dia mengatakan, harga barang bisa tinggi lantaran tidak didukung infrastuktur yang baik saat pendistribusiannya.  Sehingga, Edy Rahmayadi merasa perlu memperhatikan jalan rusak yang ada di Sumut, sebagai upaya memudahkan konekvitas laju pengiriman barang.

Tidak hanya menyinggung soal jalan rusak, mantan Pangkostrad ini juga mendorong produsen-produsen kelapa sawit untuk mulai memperbanyak produksi turunan atau hilirisasi. Ia menyebut, saat ini produk turunan kelapa sawit sudah mencapai sedikitnya 30 produk.

“Memproduksi produk turunan ini bisa menyokong perekonomian kita di daerah,” ujar Edy. 

Selain itu, Edy juga membutuhkan bantuan dari para akademisi untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

“Cita-cita saya jadi gubernur untuk menyejahterakan rakyat saya, saya butuh implementasi ini semua, ajari saya,” kata Edy, kepada para akademisi yang hadir pada kegiatan tersebut. 

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Doddy Zulverdi menyampaikan kini pertumbuhan ekonomi di Sumut terus mengalami peningkatan.

Pada triwulan I, ekonomi Sumut tumbuh 3,9 % Pulihnya aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I 2022. Meski begitu, menurut Doddy, kinerja pertumbuhan masih belum optimal.

“Ini membuktikan kita perlu lebih kerja keras lagi mendorong perekonomian di Sumut,” kata Doddy.

Untuk itu, inovasi kebijakan sangat diperlukan. Doddy menyebut kebijakan jangka pendek seperti mengelola distribusi bahan makanan minyak goreng dan lainnya perlu dilakukan. Selain itu hilirisasi juga perlu didorong. 

“Ini tantangan merumuskan kebijakan, pertumbuhan belum optimal tapi inflasi sudah muncul, ini juga butuh dukungan pihak swasta untuk bisa kita mencari letak dimana kita mendorog tanpa menimbulkan tekanan inflasi,” ujar Doddy.

Sumber: tribunnews.com