JAKARTA, HETANEWS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diprediksi masih memiliki peranan kunci dalam mendorong calon presiden (capres) dalam ajang Pilpres 2024. Sejumlah peneliti pun bahkan menilai kader PDIP itu akan sebagai 'King Maker' alias bisa menentukan seseorang menjadi 'raja'.

Salah satunya tak lepas dari masih tingginya animo warga pendukung hingga kekuatan massa relawan Jokowi, termasuk Projo yang menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (21/5).

Saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengamini peranan kunci Jokowi dalam kontestasi politik 2024 nanti.

Namun, kata dia, tokoh-tokoh yang berminat maju ke ajang itu tak bisa menaruh harapan penuh terhadap sosok Jokowi yang menjadi presiden dalam dua periode terakhir tersebut. Menurutnya, banyak indikator ataupun kondisi yang nantinya justru malah tidak menguntungkan.

"Jokowi effect masih berpengaruh. Tapi pengaruhnya tidak terlampau signifikan tergantung bagaimana tingkat kepuasan publik," kata Adi saat dihubungi, Rabu (25/5).

Menurutnya tingkat kepuasan publik nantinya dapat berpengaruh terhadap kekuatan politik Jokowi mendatang. Tindakan hingga kebijakannya sebagai seorang Presiden nantinya akan berdampak pada dukungan yang disampaikan Jokowi dalam pemilu nantinya.

Kemudian, kata dia, dukungan presiden terhadap salah satu tokoh juga dapat membuat yang elite lainnya yang selama ini merapat ke pemerintahan memberontak. Adi kemudian menggambarkan kondisi tersebut sebagai 'perang saudara'.

Adi menuturkan saat ini banyak dari calon presiden yang mengemuka ke masyarakat merupakan orang-orang terdekat atau yang berada di lingkar kekuasaan Jokowi. Sehingga, kata dia, bukan tak mungkin apabila dukungan yang diberikan Jokowi membuat lingkaran itu terpecah.

Dari catatannya, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merupakan sosok tak lekat dengan Jokowi saat ini.

"Kalau melihat kecenderungannya, ini sangat mungkin akan terjadi perang saudara di 2024. Dalam arti, kandidat-kandidat yang maju adalah mereka yang saat ini berada di inner circle kekuasaannya Jokowi," ucap Adi.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Sirkuit untuk Formula E Jakarta, Senin (25/4/2022). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Biasanya, menurut Adi, para pembantu presiden ataupun tokoh yang berada di dekatnya akan mulai memberontak jelang habisnya masa jabatan orang nomor satu dalam pemerintahan RI tersebut.

"Kalau sudah tahun akhir jabatan presiden itu biasanya tidak terlampau se-powerful biasanya. Karena kan cuma setahun, sudah banyak orang yang mulai berani melawan," jelasnya.

Subjektivitas Jokowi dalam mendukung tokoh, dinilainya menjadi hal wajar. Pasalnya, kata dia, presiden juga memiliki kepentingan agar proyek-proyek yang digarapnya dan belum selesai di akhir masa jabatan dapat dilanjutkan penerusnya.

Hal itu, kata dia, dilakukan dengan mengusung sosok yang dekat ataupun memiliki keterkaitan dengan dirinya.

Kekuatan Politik Jokowi versus Partai

Joko Widodo (Jokowi) saat berbincang dengan warga usai menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Dalam perbincangan terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai kekuatan politik Jokowi untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan dukungannya kepada salah satu tokoh dalam pemilu secara gamblang akan sulit.

Ia mengatakan Jokowi tak memiliki kekuatan politik di partai PDI Perjuangan saat ini. Peranannya, kata dia, masih hanya sebatas seorang presiden yang memimpin pemerintahan.

"Kecuali dia berhasil menggantikan Megawati menjadi pemimpin di PDIP atau dia berhasil menjadi pemimpin di partai besar lain, seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, atau partai lainnya," ucap Djayadi.

Oleh sebab itu, kata dia, Jokowi pun dinilainya untuk saat ini akan menjalin hubungan baik dengan banyak nama calon presiden yang mencuat di publik.

Jokowi, kata Djayadi, sebagai seorang presiden yang akan lengser pada 2024 nantinya masih memiliki sejumlah agenda politik yang tak bisa dilupakan. Misalnya, anak dan menantunya--Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution--sebagai kepala daerah perlu mendapat topangan kekuatan partai atau agenda politik tertentu.

Sehingga, sambungnya, Jokowi dirasa sangat memungkinkan untuk berusaha maksimal agar bisa berperan di kancah politik Indonesia meski sudah tak menjadi presiden.

Selain itu, Jokowi juga masih ingin melanggengkan warisan alias legacy terutama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Maka yang paling rasional bagi Jokowi adalah memiliki hubungan yang baik dengan semua bakal calon presiden yang potensial seperti Prabowo, Ganjar, Anies, agar kalau siapapun nanti yang jadi presiden minimal bisa membantu mewujudkan kepentingan Jokowi pasca menjadi presiden," jelasnya.

Menurutnya jika Jokowi tak memiliki kekuatan politik usai rampung menjabat, paling tidak dia hanya akan menjadi mantan presiden yang dihormati.

Contohnya, kata Djayadi, berkaca pada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang masih memiliki peranan hingga saat ini sebagai pengambil keputusan utama di partai terbesar PDIP.

Kemudian, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sebagai tokoh politik yang relevan dengan Partai Demokrat sebagai kendaraannya.

Untuk hal itu, Adi Prayitno pun memberikan tanggapan yang senada. Menurutnya, pilihan politik Jokowi pada 2024 akan sangat bergantung dengan keputusan partai.

Perbedaan pandangan dapat menimbulkan faksi-faksi tertentu yang tidak mungkin dimenangkan oleh Jokowi jika masih berada dalam partai yang saat ini.

"Menurut saya, presiden enggak mungkin beda haluan dengan calon dari PDIP, siapapun itu nantinya. Karena presiden [Jokowi] orang PDIP, kecuali presiden lompat pagar ke partai yang lain, berubah jaket enggak lagi merah," kata Adi.

Presiden RI Joko Widodo yang juga kader PDIP saat bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sinyal Dukungan Jokowi

Pascarakernas Projo di Magelang pada Sabtu (21/5), salah satu yang tersorot adalah dugaan dukungan Jokowi kepada koleganya sesama kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Berkaca, termasuk pada agenda di Magelang tersebut, Adi menilai  saat ini Jokowi mulai memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo. Menurutnya, banyak faktor yang menguatkan pemikiran tersebut.

Misalnya, kata dia, kedua tokoh itu sama-sama berada dalam payung partai yang sama yaitu PDIP. Kemudian, pendukung Jokowi kebanyakan terafiliasi dengan pendukung Ganjar Pranowo.

Adi juga menyoroti pernyataan Jokowi dalam acara Projo di Magelang. Kala itu, ia meminta para relawan tidak terburu-buru menentukan dukungan untuk capres. Ia lantas menyinggung sosok yang hadir pada acara itu untuk didukung.

Adapun Ganjar dan sejumlah pejabat pemerintahan hadir pada acara tersebut. Namun hanya Ganjar tokoh yang masuk dalam kandidat capres 2024 saat ini dari berbagai survei.

"Pernyataan Jokowi di depan Projo itu menegaskan sebenarnya afiliasi Politik Jokowi dan Projo itu Ganjar Pranowo, bukan yang lain," nilai Adi.

Namun, tegasnya, lagi-lagi Jokowi sejauh ini pun belum memberikan dukungannya secara gamblang kepada Ganjar.

Sehingga, belum ada resistensi ataupun perlawanan dari tokoh-tokoh lain yang ingin maju sebagai capres dan saat ini berada dalam internal kekuasaan pemerintah.

"Siapa yang bisa menjamin tahun depan, orang-orang yang merasa tidak didukung oleh Presiden yang saat ini juga ada di lingkaran Pemerintah dia bisa melawan. Melawan dalam arti melawan secara politik," kata Adi.

Baca juga: Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Sumber: cnnindonesia.com