HETANEWS.com - Sepuluh anggota DPRD Muara Enim nonaktif divonis masing-masing 4 tahun penjara. Adalah Indra Gani, Ishak Joharsah, Piardi, Subahan, Mardiansah, Fitrianzah, Marsito, Muhardi, Ari Yoca Setiaji, dan Ahmad Reo Kesuma.

Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Efrata Happy, Rabu (25/5/2022).

Mereka terbukti melakukan korupsi bersama-sama dalam 16 paket proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun anggaran 2019.

"Mengadili para terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun, denda senilai Rp200 juta subsider satu bulan penjara," katanya.

Hakim mewajibkan para terdakwa membayarkan uang pengganti Rp 300 juta, Rp 250 juta dan Rp 200 juta selambat-lambatnya selama satu bulan.

"Memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih selama 2 tahun setelah masa pidana pokok para terdakwa selesai," ujarnya.

Hukuman yang diberikan berdasarkan pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan dan didukung barang bukti.

Para terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji total keseluruhan Rp 2,360 miliar sebagai bagian realisasi komitmen fee 15 persen dalam rencana pekerjaan 16 paket proyek yang bersumber dari Robi Okta Pahlevi (selaku pihak kontraktor).

"Hadiah atau janji diberikan agar para terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota DPRD, untuk melancarkan urusan proyek itu, mereka saling berkaitan satu sama lain (dengan para pejabat yang telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkrah)," kata hakim.

Mereka telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal-hal yang memberatkan apa yang dilakukan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat.

"Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan (Rumah tahanan rutan Pakjo klas IA Palembang)," kata Hakim.

Para terdakwa diberikan waktu tujuh hari ke depan untuk memutuskan menerima atau banding atas vonis tersebut.

sumber: suara.com