SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bersama dua Badan Otorita Pariwisata (Badan Otorita Borobudur dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores) dilingkungan Kemenparekraf melaksanakan Rapat Koordinasi dengan tema Pengelolaan BLU pada Badan Pelaksana Otorita di Niagara Hotel Parapat, Senin (23/05/2022).

Rapat kordinasi ini diadakan dengan harapan adanya penyamaan persepsi mengenai formula regulasi dan sistem pengelolaan BLU yang profesional, transparan dan akuntabel.

Hasil rakor diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan pembangunan pariwisata Nasional sesuai visi dan misi serta Rencana Strategi Bisnis (RSB) masing-masing Badan Otorita Pariwisata (BOP).

Harapan pemerintah, penerapan BLU akan mengurangi bahkan menghapus ketergantungan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga melalui Badan Layanan Umum (BLU) Badan Otorita memberi ruang dan gerak untuk mengelola lebih fleksibel mencari pembiayaan sendiri serta dapat memberikan pinjaman dan pelimpahan asset.

Vinsensius Jemadu, Deputi Destinasi dan Infrastruktur melalui virtual online mengatakan, Menteri Keuangan Sri Muliani menjelaskan betapa banyak aset-aset kita yang dapat berkontribusi untuk negara dalam sumber pendapatan.

Dengan adanya rapat koordinasi antar Badan Otorita Pariwisata untuk saling sinergitas dan kerja sama dalam pengelolaan, dapat berkontribusi seperti BLU lainnya yang sudah maju.

"Saya sampaikan untuk melakukan benchmark ke BLU yang ada sebelumnya. Dan Saat ini kita sudah melakukan gercep, geber dan Gaspol. Kita bersyukur saat ini menuju tahap endemic, sehingga kita saat ini mulai bangkit dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya mengapresi kepada tiga Badan Otorita Pariwisata dan juga para narasumber, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir demi kemajuan BLU yang ktia cita-citakan bersama", ujar Vinsensius Jemadu.

Dalam sambutanya, Jimmy Bernando Panjaitan Direktur Utama BPODT mengatakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 dengan fungsi otoritatif di Kawasan Toba Caldera Resort (TCR) seluas 386,72 ha dan fungsi koordinatif di 8 (delapan) kabupaten se-kawasan Danau Toba.

Kemudian Jimmy melanjutkan, Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.05/2019 tanggal 26 April 2019 telah menetapkan status BPODT menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

“Melalui Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun dan mempererat komunikasi, koordinasi serta mendukung program kerja #geber #gercep #gaspol dengan inovasi, adaptasi, kolaborasi serta sinergitas diantara BOP di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf," kata Jimmy.

Setelah selesai melaksanakan Rakor, seluruh rombongan menikmati Gala Dinner di Ruang Terbuka Publik Pantai Parapat sembari menikmati suguhan musik dari band lokal.