SIANTAR, HETANEWS.com - Tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melakukan rapat koordinasi sekaligus sosialisasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Kegamaan dalam masyarakat atau disingkat PAKEM  di aula Kejari Siantar, Rabu (20/4/2022).

Pada kesempatan ini hadir mewakili Kementerian Agama Kota Siantar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Ali Lubis, perwakilan dari PGI, Walubi, Asisten III Pardamean Silaen dan mewakili Kesbangpol Siantar.

Kepala Kejaksaan Negeri Siantar Jurist Pricesely mengatakan Siantar sebagai kota transit  pernah dinobatkan sebagai kota toleran tentu saja banyak disinggahi orang.

Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan munculnya paham baru (aliran) baru. 

Untuk mengantisipasi itu, maka Tim PAKEM Siantar secara terus menerus melakukan koordinasi dan evaluasi. Masyarakat yang heterogen dan dengan berbagai keyakinan (Islam, Kristen, Hindu, Budha) dapat bersatu dan saling menghargai.

"Melakukan atau melaporkan jika ada kejanggalan atau paham lain yang muncul di Siantar agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Dan kehadiran Tim Kejagung RI diharapkan dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan PAKEM,"jelasnya.

Baca juga: Tim PAKEM Bersama Camat se-Kabupaten Simalungun Bahas Aliran Kepercayaan, Ini Himbauan Kejari

Sementara itu Ketua DP MUI Siantar Ust.M Ali Lubis mengatakan,sampai saat ini belum ada ditemukan aliran yang menyimpang di kota Siantar. Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) selalu berkoordinasi dengan tetap memegang prinsip.

"Jangan mengusik agama orang lain, agar tidak terjadi perpecahan dan menghindari konflik," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Intel Kejari Siantar Rendra Yoki Pardede memastikan akan segera membentuk ruang komunikasi Tim PAKEM Siantar yang bertujuan mempermudah komunikasi untuk melakukan pengawasan.

Ia mengatakan, jika ada ditemukan ajaran yang menyimpang, kejaksaan akan melakukan wawancara dan analisa penyimpangan.

Bahkan akan dilakukan tindakan representatif, terarah dan terukur jika penyimpangan yang dilakukan sudah mengarah kepada konflik. "Sebelumnya akan dilakukan peringatan keras terhadap aliran yang menyimpang," ungkapnya.

Sejarah pembentukan Tim Pakem

Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejagung RI Ricardo Sitinjak menjelaskan peran penting dan wewenang kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat,demi menjaga ketertiban umum dan membuat rasa aman dan terlindungi bagi seluruh bangsa Indonesia dalam melaksamakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan yang tidak bertentangan dengan dasar negara RI, Pancasila.

Dijelaskannya, kewenangan pengawasan terhadap PAKEM bukan merupakan kewenangan yang baru bagi Kejaksaan.

Hal ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan ketentuan pokok Kejaksaan RI Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

Sejalan dengan itu, UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI Pasal 27 ayat (3) huruf d menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

Baca juga: Sejarah masuknya Agama Islam di Siantar

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim PAKEM. Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984.

Khusus untuk pembentukan Tim PAKEM pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984.

Namun keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia,

Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat. 

Baca juga: Penganut Aliran Kepercayaan Di Simalungun Taat Pajak