HETANEWS.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut larangan bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan 3 periode harus dijalankan secara jujur oleh para menteri Presiden Jokowi. Dia tak ingin manuver wacana 3 periode masih dilakukan diam-diam.
"Untuk wacana ini ya ini kan kita butuh kejujuran, kejujuran semua pihak jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana 3 periode ya harus berhenti. Jangan di depan Publik kita ngomong berhenti tetapi di belakang tetap diam-diam manuver untuk agenda 3 periode," kata Komarudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut anggota Komisi II DPR ini, banyak badut-badut politik memanfaatkan isu 3 periode untuk kepentingan pribadi. Para pembantu Presiden juga ikut bicara ngawur mengenai hal itu.
"Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu 3 periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur. Badut-badut politik itu," tutur dia.
Dia berujar, wacana 3 periode dibonceng lewat isu krisis ekonomi nasional Covid-19 untuk kepentingan pribadi. Lalu dibungkus seolah-seolah negara bubar tanpa badut-badut politik itu.
"Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja Yang berikan oleh Presiden kepada mereka menteri yang ngomong-ngomong ini punya rpestasinya apa-apa saja? Tugas-tugas yang di presiden kepada mereka itu,"ujarnya.
"Jangan hanya di depan saja, padahal saya lihat hasil audit BPK banyak juga menteri-menteri itu gagal mencapai target kok jangan hanya menang publikasi saja," tutup Komarudin.
Jokowi Tepis 3 Periode: Sudah jelas, Pemilu 14 Februari 2024 & Pilkada November 2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung soal ramainya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Jokowi menegaskan, tahapan pemilu sudah jelas dan sudah ditentukan.
"Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga Periode," ujar Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (11/4).
Jokowi menegaskan, tahapan pemilu sudah ditentukan dan akan segera dilaksanakan. Dengan kata lain, tidak ada penundaan.
"Perlu saya sampaikan bahwa kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022."
"Jadi, semua itu sudah jelas," tegasnya.
Jokowi melanjutkan, pada 12 April 2022, komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Sumber: merdeka.com
