HETANEWS.com - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap berbagai upaya mobilisasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.
Menurutnya, Jokowi yang mengaku taat pada konstitusi justru melakukan upaya mobilisasi massa agar masa jabatannya dapat diperpanjang.
"Pak Jokowi sering mengatakan 'Saya taat pada konstitusi'. Kalau dia taat, konsekuensinya dia tidak melakukan mobilisasi," kata Rocky, seperti dilansir Hops.ID dari laman suara, Jumat 1 April 2022.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyoroti sinyal kemunduran demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Rocky Gerung menilai saat ini lazim muncul praktik pembungkaman maupun politik pecah belah untuk melindungi kekuasaan.
Bahkan tidak hanya partai politik yang dipecah belah, masyarakat sipil pun saat ini tercerai-berai sehingga sulit bersatu memerangi kezaliman penguasa.
“Pemerintahan Presiden Jokowi berusaha kuasai parpol, memecah belah partai dari dalam. PPP pecah, Golkar pecah, masyarakat sipil pun dipecah belah,” ujar Rocky.
Selain itu, Rocky menyebut kepala desa pun turut dipecah belah setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) versi Surtawijaya hendak mendeklarasikan Presiden Jokowi tiga periode.
Padahal Apdesi versi Surtawijaya tidak memiliki SK Kemenkum HAM. Kepengurusan Apdesi yang sah kini berada di tangan Arifin Abdul Majid. Rocky menilai apa yang dilakukan Apdesi versi Surta Wijaya dengan politik praktisnya sangat membahayakan.
“Rezim kini mengumpankan perpecahan sampai tingkat desa. Hiruk pikuk seolah ada demokrasi, tapi sebenarnya demokrasi sedang dirusak,” kata mantan pengajar Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Rocky Gerung menilai pemerintahan Jokowi saat ini yang terburuk dalam memelihara demokrasi sejak lengsernya Soeharto. Hal itu, lanjut dia, terlihat dari indeks demokrasi yang dikeluarkan sejumlah peneliti.
Bahkan Rocky menilai bahwa pemerintahan kini tidak memiliki semangat untuk merawat demokrasi. Padahal, Indonesia memerlukan hal tersebut agar pembangunan tumbuh secara berkeadilan.
“Jika ada yang bilang Jokowi sukses bangun demokrasi, kacau sekali datanya. Jokowi datang demokrasi sudah ada. Kita di era kemunduran demokrasi yang berlangsung secara sistematis, sudah dirancang. Isu tiga periode adalah puncak kekacauan, teroris demokrasi. Itulah fakta yang ditulis oleh para peneliti,” kata lelaki asal Manado ini.
Sumber: hops.id
