HETANEWS.com - Kejaksaan Negeri Pematangsiantar kembalikan sebanyak 3 SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atas nama Ferry SP Sinamo ke Polres Siantar. Sebelumnya, SPDP terkait dugaan penipuan trading saham tersebut diterima Kejari Siantar.

Namun, setelah 60 hari berkas perkaranya tidak juga dikirimkan Penyidik Polres ke Jaksa meski sudah dipertanyakan dan tidak mendapat respon dari Polres. Sehingga SPDP tersebut dikembalikan ke Polres dan dihapus dari register.

"SPDP nya sudah kita kembalikan dan dihapus dari register. Sehingga dianggap tidak pernah ada SPDP tersebut," jelas Kasi Pidum Edi Tarigan SHMH ketika dikonfirmasi hetanews, Jumat (4/3/2022) di kantornya.

"Meski demikian, jika nantinya Polres mengirim kembali SPDP nya kita akan terima. Dan SPDP tersebut sudah lama kita kembalikan sekitar akhir Januari 2022 lalu," ungkapnya.

Dijelaskan Tarigan, pihaknya tidak mengetahui alasan Polres tidak mengirimkan berkasnya. Karena hal itu bukan menjadi wewenang kejaksaan.

Sebab status perkaranya masih di Polres. Bahkan informasinya, Ferry SP Sinamo juga belum pernah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Ferry SP Sinamo diduga telah dilaporkan beberapa orang korban terkait bisnis trading saham yang melibatkan anggota dewan tersebut.

Namun, hingga kini berkas pidananya belum jelas statusnya. Mungkin saja setelah hakim PN Siantar mengabulkan 7 Gugatan sederhana yang dimajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Anggota DPRD Siantar Ferry SP Sinamo selaku tergugat dihukum untuk mengembalikan uang penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus.

Diduga perkara tersebut bukan ranah pidana melainkan perdata tentang surat perjanjian penitipan modal usaha dan surat perjanjian modal usaha jenis saham (trading) adalah sah menurut hukum dan batal karena Tergugat Ferry Sinamo ingkar janji (wanprestasi).

Juga telah dihukumnya Kristofer Simanjuntak, selaku menantu Ferry SP Sinamo yang telah dihukum karena perbuatannya. Kristoffer menerima sejumlah 63 milyar lebih dari Ferry SP Sinamo dalam bisnis tersebut dan tidak dapat dikembalikan/dipertanggungjawabkan.