SIMALUNGUN, hetanews.com - Kasus sengketa antara pengurus Koprasi Soraya dan anggotanya (nasabah) bahkan telah dilaporkan ke pihak penegak hukum akhirnya diselesaikan dengan Restorasi Justice (RJ), penyelesaian kasus hukum dengan RJ ini diselesaikan langsung oleh dua Polres yakni Polres Siantar dan Polres Simalungun.

Penyelesaian ini dilakukan di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, tepatnya di Rumah Aspirasi Hincah Panjaitan, Minggu (20/02/2022)sebab yang menjadi Inisitor dalam penyelesaian kasus ini adalah Hincah Panjaitan dan sebagai Moderator dilakukan oleh Kasat Reskrim Siantar Banurea Manurung.

Proses penyelesaian perkara melalui RJ ini juga dihadiri oleh Kapolres Siantar Boy Siregar, Kapolres Simalungun Nicolas Dedy Arifianto, Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pangulu Nagori Bangun, dan dua orang anggota DPRD Siantar yakni Ilhamsyah Sinaga dan Metro Hutagaol dan langsung di saksikan oleh Anggota DPR RI Hincah Panjaitan.

Sebagai Moderator dalam penanganan perkara tersebut yakni Kasat Reskrim Siantar Banurea Manurung, dijelaskan kasus ini bermula dari masyarakat yang mendatangi rumah Aspirasi Hincah Panjaitan guna meminta bantuan dalam perkara simpan pinjam di Koprasi Soraya.

Dalam penelusurannya ternyata Koprasi Soraya tidak memiliki ijin dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Simalungun, dan bahkan ijin dari Koperasi tersebut telah habis pada tanggal 21 September 2021 lalu.

Selanjutnya proses RJ kedua bela pihak menyampaikan keluhannya masing-masing, terungkaplah bahwa dalam peminjaman Rp 1 Juta dilakukan pengembalian selama 12 Minggu dan setiap Minggu anggota Koprasi harus membayar Rp 134 Ribu.

"Jadi totalnya Rp 1.608.000 kami harus membayar," Sebut Mentari salah seorang nasabah dan pekerja koprasi (penagih).

Bahkan kata nasabah mereka juga mendapat intimidasi dan kata-kata kasar dari pihak koprasi.

Dari Pihak Koperasi menyebutkan jika mereka sudah tidak melakukan oprasi semenjak 5 Minggu lalu, dan menyatakan meminta maaf atas apa yang terjadi.

"Sejak 5 Minggu lalu kami sudah menghentikan kegiatan kami, dan kami mengumumkan dimana ada 4 orang pekerja kami di daerah ini yaitu Umi, Lina, Fitri dan Indah sudah tidak kami pekerjakan lagi, " Sebutnya.

Dikesempatan itupun kedua bela pihak saling meminta maaf dan menandatangani surat perjanjian damai dan kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam kesempatan itu kedua Kapolres yakni Siantar dan Simalungun berharap agar penyelesaian kasus kecil seperti ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui penyelesaian hukum secara RJ.

"Karena jika kita memenjarakan orang yang kita wariskan adalah dendam, jadi kita tidak ingin hal itu terjadi, karena RJ ini berguna untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dan menyelesaikan persoalan hukum secara damai dengan berkeadilan, " Sebut mereka.

Hincah Panjaitan merasa sangat senang atas RJ yang telah dilakukan tersebut, dan dia berjanji penyelesaian kasus hukum secara RJ ini akan dia sampaikannya dalam rapat DPR RI di Komisi III.

"Saya akan persentasikan ini nanti di Komisi III dan saya sampaikan nanti jika kita di Simalungun adalah contoh bagaimana kasus hukum tidak diselesaikan di Peradilan namun di selesaikan secara damai dengan berkeadilan, " Sebutnya.

Diakhir kedia bela pihakpun saling bersalaman dan saling memaafkan.