JAKARTA, HETANEWS.com - Direktur Analisis Pemeriksaan I Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Mohammad Novian ungkap modus kasino dan kripto yang digunakan pejabat negara untuk mencuci uang hasil korupsi.

Pencucian uang di kasino atau rumah judi dan pertukaran mata uang digital atau kripto jadi perhatian PPATK. Pasalnya dua kasus ini baru muncul dan dalam beberapa tahun terakhir jumlah kasusnya meningkat.

"Peta risiko pencucian uang di Indonesia periode 2021 dengan data 2020, di mana tindak pidana korupsi masih tertinggi posisinya, menurut tindak pidana asal yaitu korupsi dan narkotika," kata Novian.

"Selanjutnya peta risiko Indonesia di pencucian uang di 2021, ancaman risiko menurut tindak pidana asal yang dilakukan di dalam, namun dicuci di kawasan regional ASEAN, korupsi memiliki tingkat paling atas," ucapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Novian dalam diskusi media bertajuk 'Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia' pada Jumat (18/2), ada 21 modus yang digunakan para pencuci uang.

Modus pencucian uang yang paling tinggi digunakan pada 2021 yaitu lewat institusi keuangan. Angka pencucian uang lewat jalur ini mencapai $6.147.304.446 atau setara Rp88.266.378.253.113.

Cara pencucian uang kedua dengan angka tertinggi adalah designated non-financial businesses and professions (DNFBPs) atau bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk, yaitu mencapai $62,4 juta.

Selanjutnya ada kasino yang angkanya mencapai $56 juta atau setara Rp816 miliar. Di urutan keempat ada lembaga keuangan non-bank yang mencapai $43 juta atau setara Rp618 miliar.

Kemudian ada perusahaan asuransi. Angka yang yang muncul dari modus ini lebih dari $17 juta atau setara Rp251 miliar. Ini adalah modus terakhir yang angkanya lebih dari $10 juta.

Sisanya, seperti perusahaan investasi, real estate, kuasa hukum, agensi judi online atau klub malam, dan kripto angkanya di kisaran jutaan dolar. Dari semua itu kripto dan valuta asing jadi perhatian.

"Dari tipologi yang ada, PPATK berhasil lihat, pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi pada 2019 kategori yang paling dominan adalah penyelenggara negara," kata Novian.

"Pihak yang paling banyak melaporkan adalah perbankan, kemudian sektor ekonomi. Yang paling dominan adalah natural resources atau sumber daya alam yang memiliki risiko tinggi," katanya menambahkan.

Data PPATK ini didapat dan ditelaah dari kasus di tujuh negara, yakni Australia, Indonesia, Filipina, Laos, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura. Data itu dikumpulkan sepanjang 2017 hingga 2021.

Sumber: cnnindonesia.com