SIANTAR,Hetanews.com - Pasca ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Fasilitas Kredit Ringan Batara Kepada Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.Paus) Siantar oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014, Herowhin TF Sinaga (46) keberatan. Sehingga mengajukan permohonan pra peradilan (Pra-Pid) ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui pengacaranya Kesita Eva Tobing, S.H.,M.H dan Risman Harianto Siburian SH.

Mantan Dirut PD PAUS itu mempra-Pid kan Kajaksaan Agung RI cq Kajatisu cq Kajari Pematangsiantar, terkait tidak sahnya penetapan tersangka tersebut.

Agenda persidangan Pra-pid, Kamis (17/2/2022) dipimpin hakim tunggal Nasfi Firdaus SH MH adalah tanggapan kuasa Termohon yang disampaikan oleh Andri Dharma SH dan Elyna Simanjuntak SH MH. Selanjutnya persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. 

Herowhin melalui kuasanya meminta agar hakim "Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan tindakan penyidikan. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Termohon dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku", kata Kesita.

Alasan Pemohon mengajukan Pra-pid karena sangat berkeberatan atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dari KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR Nomor: PRINT.DIK-01/L.2.12/Fd.1/2022 tanggal 03 Januari 2022, dan dalam Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-39/L.2.12/Fd.1/01/2022, tertanggal tanggal 20 Januari 2022.

Karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa adalah fotokopi. Hukum pembuktian memberikan penilaian dan penghargaan kepada salinan jauh lebih tinggi daripada fotokopi, yang dapat dilihat dalam Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 302 Rbg. 

Kuasa Termohon Andri Dharma SH usai persidangan siang itu mengatakan, jika penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Dan berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di PN Medan. 

"Sidang perdana akan dengan agenda pembacaan dakwaan, Senin 21/2/2022 di PN Medan," kata Andri.