JAKARTA, HETANEWS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly menyampaikan adanya penambahan dan penguatan substansi RUU Hukum Acara Perdata.

Penambahan itu bertujuan agar penanganan perkara dapat berjalan dengan cepat. Salah satu penambahan yang diatur dalam RUU tersebut yakni mengenai pemanfaatan teknologi informasi saat pemanggilan pihak yang berperkara.

Yasonna mengatakan penambahan itu atas dasar adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

“Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi,” ujar Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).

Yasonna memandang pemanfaatan teknologi membuat proses pemanggilan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi turut memperluas alat bukti dengan mengacu pada UU ITE yang telah mengatur informasi dan/atau dokumen elektronik bersifat mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan pentingnya penanganan perkara dengan cepat karena kaitannya dengan indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB).

Menurutnya, EODB tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan perizinan, melainkan juga waktu tunggu yang dihabiskan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.

Atas dasar itu, dia menyampaikan substansi RUU Hukum Acara Perdata akan mengatur soal pemeriksaan perkara secara cepat.

Yasonna menekankan hal itu sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

“Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp 500 juta,” tuturnya.

Dalam pemeriksaan perkara secara cepat, mekanisme pembuktiannya melalui cara yang sederhana.

Dalam mekanisme itu, dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian, sementara dalil gugatan yang dibantah akan dilakukan pemeriksaan pembuktian oleh hakim.

Kemudian untuk pemeriksaan acara dengan cepat nantinya mencakupi perkara utang piutang yang terjadi berdasarkan perjanjian; kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian; cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; serta pembatalan perjanjian.

Yasonna mengatakan pengadilan memutus perkara dengan acara cepat paling lama 30 hari serta putusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Guru besar ilmu kriminologi itu menjelaskan nantinya materi hukum acara perdata akan menjangkau hakim, ketua pengadilan, juru sita, panitera, para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dan termasuk pelaku usaha.

“Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa keperdataan para subyek hukum, selain itu juga untuk melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban,” paparnya.

Sumber: beritasatu.com