HETANEWS.com - Mayoritas anggota DPRD Simalungun menolak hak interpelasi yang diajukan 17 anggota DPRD.

Adanya penolakan tersebut menunjukkan mayoritas anggota DPRD Simalungun menilai kebijakan Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga sudah tepat.

Paripurna lanjutan dengan agenda pemandangan umum masing masing fraksi soal hak interpelasi digelar, pada Kamis 10 Februari 2022.

Unsur pimpinan dihadiri Wakil Ketua DPRD Elias Barus dan Steven Samrin Girsang, kemudian 30 dari 50 jumlah keseluruhan Anggota DPRD Simalungun.

Adapun Fraksi Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, Demokrat dan Fraksi Persatuan Amanat Pembangunan berpendapat bahwa interpelasi tidak perlu dilanjutkan.

Sementara fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra bersama 4 dari 7 anggota Fraksi Demokrat menyatakan setuju hak interpelasi dilanjutkan. Mereka adalah 17 Anggota DPRD yang mengusulkan interpelasi sebelumnya.

Baca juga: Hak Interpelasi 17 Anggota DPRD Murni Untuk Simalungun

Hak interpelasi

Dari komposisi diatas, 6 fraksi menyatakan menolak hak interpelasi dan menyebut kebijakan Radiapoh Hasiholan sudah tepat.

Dalam pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Juarsa Siagian menilai, pengusulan hak interpelasi perlu dilanjutkan mengingat bahwa hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati Simalungun.

Dijelaskan bahwa hak interpelasi DPRD adalah bagian dari tupoksi DPRD sehingga terwujud demokrasi yang sehat dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah penyampaian pemandangan umum masing masing fraksi, wakil ketua DPRD Elias Barus menskor rapat sekaligus menjadwalkan paripurna pada Senin 14 Februari 2022.

Baca juga: Unsur Pimpinan DPRD Jadwalkan Banmus Bahas Interpelasi

Fraksi Demokrat

Saat paripurna, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Walpiden Tampubolon berpandangan bahwa hak interpelasi tidak perlu dilanjutkan.

Akan tetapi pemandangan umum tersebut diinterupsi oleh anggota Fraksi Demokrat, Histony Sijabat saat paripurna berlangsung.

Dalam kesempatan itu, ia mengutarakan bahwa dari 7 anggota Fraksi 4 diantaranya setuju hak interpelasi dilanjutkan.

"Izin pimpinan, kami Fraksi Partai Demokrat ada 7 orang, akan tetapi dari 7 orang tersebut ada 4 orang menyatakan Hak interpelasi dilanjutkan pada proses selanjutnya, termasuk saya sebagai pengusul hak interpelasi,"ucap Histony .

Sebagaimana diketahui ada 50 anggota DPRD di Simalungun berasal dari 11 partai politik.

Diantaranya, Partai Golkar sebanyak (9) kursi, PDIP (8), Demokrat (7), Gerindra (6), Nasdem (5), Hanura (4), Perindo (4), PKS (2), PAN (2), PPP (2) dan Berkarya (1).

Baca juga: Pekan Depan Dijadwalkan Pandangan Fraksi Menanggapi Hak Interpelasi