JAKARTA, HETANEWS.com - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Ekonom Faisal Basri membuka data tudingan lubang tambang dekat lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menantang buka data seperti menjadi ciri khas Luhut kala merespon kritik. Sebelumnya, tatkala dikritik dua aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ia juga melakukan hal serupa.

"Sampai sekarang kita masih menunggu konfirmasi dari Pak Faisal Basri mengenai informasi beliau bekas tambang Pak Luhut, lubang tambang Pak Luhut, kami mohon jika beliau punya datanya segera menyampaikan supaya kalau informasi betul Pak Luhut segera memerintahkan perusahaannya untuk segera menyelesaikan pertanggungjawabannya, tapi kami harap kalau pernyataan itu salah data tidak akurat atau tidak kredibel, mohon dijelaskan ke publik," kata juru bicara Luhut, Jodi Mahardi seperti dikutip Detik.

Sebelumnya, Fasal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kaltim. Ia menyinggung sejumlah sosok yang terlibat dalam proyek besar tersebut. Saat itulah Ekonom itu turut menyebut nama Luhut.

"Kemudian ada lagi lubang-lubang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Pandjaitan, dianggap sudah tidak ada tuh. Harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah, ini jadinya ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga," kata Faisal.

Soal data ini, tak susah dicari. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) misalnya, menyebut pada 2017 empat dari sepuluh lubang terbuka di konsesi Kutai Energi, perusahaan milik Luhut, tidak direklamasi.

"Di salah 1 lubang, airnya mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring. Kami juga melakukan uji lab. Hasilnya terdapat tingkat keasaman dan tingkat kontaminasi logam yang tinggi," tulis Jatam lewat akun twitternya.

Luhut VS Haris Azhar

Respon Luhut yang skeptis terhadap data tatkala dikritik seperti sekarang ini bukan perdana. Pada September tahun lalu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespon tudingan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti soal bisnis tambang di Papua, dengan menantang mereka untuk mengungkapkan data tudingannya di hadapan publik.

"Silakan saja, buka saja di media sekarang, dari sekarang juga bisa buka di media kok," kata Luhut, 27 September 2021 dikutip Antara.

Luhut yakin data terkait tidak akan memberikan bukti karena ia tidak mempunyai bisnis tambang di Papua.

"Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan, itu kan berarti jamak, saya tidak ada."

Kisruh ini bermula dari tayangan Youtube bertajuk "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!". Atas tayangan video tersebut, Luhut merasa dirugikan hingga melayangkan somasi pada Haris Azhar.

Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar (DOK VOI/Rizky AP)

Pihak Luhut menilai pernyataan Haris dan Fatia tendensius dan cenderung mencemarkan nama baik. Sebab waktu itu, Haris dan Fatia menyebut jika PT Tobacom Del Mandiri, yang merupakan anak usaha Toba Sejahtera Grup telah bermain bisnis tambang di Papua.

Menko Marves itu berulang kali mendesak Haris dan Fatia untuk meminta maaf. Namun Harus mengaku enggan meminta maaf kepada Luhut.

Kedua belah pihak sempat mengupayakan mediasi namun gagal. Kasus pun berlanjut. Luhut memilih melanjutkan proses hukum kasus tersebut.

Sampai 18 Januari kemarin, berita Haris Azhar dan Fatia didatangi penyidik dari Polda Metro Jaya ramai menjadi perbincangan publik. Kedua aktivis itu disebut hendak dijemput paksa petugas terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut.

Menurut keterangan polisi, kedatangan penyidik ini dilakukan setelah Haris dan Fatia dua kali tidak menghadiri panggilan polisi pada Desember 2021 dan Januari 2022. Dan polisi juga membantah penyidik menjemput paksa Haris Azhar dan Fatia.

Sumber: voi.id