SIANTAR, HETANEWS.com - Isu miring berhembus ke gedung DPRD sejak pengusulan kenaikan tarif parkir 50-100 persen tahun 2022 beberapa hari yang lalu. 

Hal ini dinilai sama sekali tidak mewakili kepentingan orang banyak dan dianggap sarat kepentingan legislator.

Nama-nama anggota DPRD, preman hingga politisi pun disebut sebut meraup keuntungan dari pengutipan parkir yang berlangsung selama ini.

Beberapa tahun sebelumnya juga pernah muncul pernyataan dari seorang Jukir yang mengaku dibekingi anggota dewan, namun pengakuan itu langsung ditepis.

Hetanews berupaya mencari kebenaran informasi itu ke Dinas Perhubungan Kota Siantar. Sayangnya tidak ada penggambaran yang lebih luas soal itu.

Baca juga: Soal Parkir Malam Belum Tuntas, DPRD Tampung Wacana Kenaikan Tarif Parkir

Sekretaris Dishub, Kartini A Batubara yang baru menjabat lebih 7 bulan di Dishub Siantar mengaku tidak mengetahui informasi itu “Kalau itu saya tidak tahu,” ucapnya, Rabu (26/1/2022).

Senada dengan Kartini, Kepala seksi parkir dan perlengkapan jalan, M Sofyan juga menyatakan hal serupa.

“Aku nggak ngerti, bang. Misalnya disini di bilang anggota dewan, nggak tau aku siapa itu bang,” ungkap pria yang menjabat di urusan parkir  lebih 3 tahun ini.

Ia menjelaskan pengelolaan parkir tepi jalan itu dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan bukan di-pihak ketigakan. 

Baca juga: Siang Tak Muncul, Malamnya Tukang Parkir Berkeliaran di Lapangan Merdeka

Masih kata Sofyan, pengelolaan parkir di Siantar ada 3 tipe, diantaranya adalah parkir bukan tepi jalan umum dan parkir tepi jalan umum yang saat ini dikelola Dishub.

“Ada parkir pajak usaha. Pengusaha itu sudah bayar pajak parkir ke Dispenda. Oleh pengusaha dibuat jasa parkir oleh pihak ketiga. Jadi kita [Dishub] hanya [mengelola] parkir tepi jalan umum milik pemerintah,” katanya.

Sofyan mengatakan, 140 juru parkir yang resmi mengelola 140 titik parkir dengan tarif Rp 1000 untuk motor dan Rp 2000 untuk mobil. 

Selain jukir ada koordinator pengawas dan pengawas. Adapun gaji jukir perbulan dibayar dari Dana Bagi Hasil dengan rincian 46 persen untuk Jukir dan 54 persen untuk PAD.

“Kalau kita nggak ada tender lagi. [Setoran Jukir per hari] langsung ke Bendahara penerima kita, nanti kami menyetor per hari ke Bank,” kata Sofyan.

Baca juga: Dishub Biarkan Trotoar Dikelola Untuk Lahan Parkir