SIANTAR, HETANEWS.com - DPRD bersama pemerintah kota Siantar tengah menggodok rancangan peraturan daerah [Ranperda] tentang retribusi, sebagaimana perubahan kedua terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Merujuk pembahasan itu, muncul wacana kenaikan tarif retribusi sektor parkir tepi jalan, dalam rapat yang digelar antara Anggota Komisi II bersama Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD], Senin 24 Januari 2022.

Adapun beberapa usulan yang terangkum dalam rapat diantaranya tarif parkir kendaraan roda dua semula Rp 1000 diusulkan Rp1.500.

Kendaraan roda 4 dan becak motor semula Rp2.000 jadi Rp3.000, Mobil Boks bermuatan dan roda 6 jadi Rp 6.000 dari tarif semula Rp4.000.

Dalam rapat, awalnya kenaikan diusulkan 50 persen dari tarif semula. Namun anggota DPRD mendorong kenaikan hingga 100 persen.

Kendati begitu, sejauh ini belum ada dasar perhitungan yang rinci terhadap wacana kenaikan tarif parkir yang disampaikan DPRD Siantar.

Misalnya perhitungan berbasis akademis dari durasi dan ukuran lapak parkir sebagai dasar perhitungan kenaikan tarif.

Hal itu kemudian membuat sebagian warga menilai wacana itu tidak pro dengan kepentingan masyarakat luas.

Apalagi pengelolaan parkir tepi jalan menjadi sorotan, setelah terungkapnya indikasi pungli di pengutipan parkir pada malam hari.

“Pengelolaan parkir saja masih tak beres, ada yang liar, mengutip parkir malam hari padahal nggak masuk PAD, ini mau dinaikkan lagi, ini sudah jelas jelas nggak membela kepentingan orang banyak,” kata Roni Sidabutar, seorang Mahasiswa yang dimintai pendapatnya soal wacana kenaikan tarif parkir, Selasa (25/1/2022).

“Sebaiknya, DPRD memikirkan bagaimana pengelolaan parkir itu supaya tidak mengalami kebocoran pemasukan untuk pendapatan daerah. itu yang lebih urgen dibanding kenaikan tarif,” katanya.

Ia juga menyinggung beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan parkir cashless menggunakan uang elektronik. Menurut Roni, hal itu perlu mengantisipasi kerugian keuangan daerah dari oknum yang memanfaatkan parkir ilegal sebagai keuntungan pribadi.