SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga yang dianggap berdampak kepada masyarakat dan negara.

Salah satunya adalah kebijakan Radiapoh mengangkat 3 orang Tenaga Ahli yang disebut sebut 17 Anggota DPRD Simalungun sebagai balas jasa Radiapoh kepada mantan Tim Suksesnya tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra Bonauli Rajagukguk mengatakan, sebelumnya beberapa fraksi di DPRD menyatakan penolakan terhadap kebijakan Radiapoh tersebut.

Bupati Simalungun periode itu mengangkat 3 orang Tenaga Ahli melalui Surat Keputusan Bupati Simalungun No 188.45/8125/1.1.3/2021.

Hal itu dianggap bertentangan dengan PP No 72 Tahun 2019 Pasal 102 poin (4) berbunyi; Staf Ahli Gubernur Bupati/Wali kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Sementara 3 Tenaga Ahli yang diangkat Bupati Radiapoh bukan PNS, juga bukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

“Sering kita jumpai tenaga ahli ini main ke Kecamatan, ikut rapat dengan DPRD sampai menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas,” kata Bonauli saat konferensi Pers di Jalan Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Kamis (20/1/2022).

Selain itu, hak interpelasi juga mempertanyakan kebijakan Bupati Radiapoh soal pemberhentian 18 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Kemudian melantik 22 JPTP serta 58 pejabat fungsional diantaranya Camat dan sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelantikan Sekretaris Daerah, Esron Sinaga.

Jumlah Anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi sebanyak 17 orang dari 50 jumlah anggota DPRD Simalungun.

Ke 17 Anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi diantaranya dari Fraksi PDIP, NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra.

Adapun surat pengajuan hak interpelasi telah disampaikan ke sekretariat DPRD Simalungun pada 18 Januari 2022.

“Hak interpelasi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ini merupakan hak DPRD dan ini murni untuk Simalungun yang lebih baik,“ kata Bonauli.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Sekretaris DPRD Simalungun, Pendi Raya Girsang mengatakan, surat pengajuan hak interpelasi sudah diterima namun rapat pimpinan DPRD Simalungun belum digelar.

"Surat (pengajuan hak interpelasi) sudah sampai ke pimpinan DPRD," kata Pendi dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (22/1/2022).

Ia menjelaskan, setelah rapat pimpinan DPRD digelar, kemudian rapat diperluas dengan melibatkan masing-masing ketua Fraksi di DPRD Simalungun.

Selain digelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan rapat Paripurna Hak Interpelasi.

Baca juga: Hak Interpelasi 17 Anggota DPRD Murni Untuk Simalungun