SIANTAR, HETANEWS.com - Sedikitnya 4 Fraksi di DPRD Simalungun mengajukan hak interpelasi, atas kebijakan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan yang dianggap merugikan masyarakat.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun pengajuan hak interpelasi sebelumnya sudah diserahkan secara tertulis ke sekretariat DPRD Simalungun 18 Januari 2022 . 

Dalam surat terdapat 17 nama Anggota DPRD Simalungun dari Fraksi PDIP, Gerindra, Fraksi NasDem dan Fraksi Demokrat telah membubuhkan tanda tangan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mariono didampingi Histoni Sijabat dan Bonauli Rajagukguk serta 6 anggota DPRD lainnya menggelar jumpa pers di cafe Sobat Kota Siantar, Kamis (20/1/2022).

Kepada para wartawan, ketiganya memaparkan  4 poin yang menjadi dasar yang menurutnya pihaknya perlu dilakukan interpelasi kepada Bupati Radiapoh.

Baca juga: Radiapoh Tepis Semua Tudingan Massa Gemapsi

Pertama persoalan pengangkatan tenaga ahli, sesuai Surat Keputusan Bupati Simalungun No 188.45/8125/1.1.3/2021. 

Kemudian Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda), pelantikan pejabat tinggi pratama, dan menonaktifan 18 pejabat di OPD Simalungun.

“Hak interpelasi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ini merupakan hak DPRD dan ini murni untuk Simalungun yang lebih baik,“ kata Bonauli.

Politisi Gerindra ini menyinggung, dalam hak interpelasi ini pihaknya telah mengikuti regulasi yang ada. “[Pengajuan hak interpelasi] sedikitnya dua fraksi,” imbuh Bonauli.

Pada kesempatan ini, Bonauli, Mariono dan Histoni turut mengajak rekan mereka sesama wakil rakyat agar ikut memberikan hak interpelasi, demi kebaikan Simalungun.

Baca juga: Ibu-Ibu Tuntut Realisasi Kartu Si Kerja

Kasus tenaga ahli

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Simalungun dari Partai Demokrat, Histoni Sijabat mengungkapkan,  beberapa fraksi di DPRD sebelumnya menolak kebijakan Bupati Radiapoh yang mengangkat tenaga ahli.

Penolakan tersebut turut disampaikan melalui sidang paripurna maupun pandangan fraksi, hingga menghapus anggaran APBD untuk gaji para tenaga ahli tersebut.

Alih alih mencabut SK tenaga ahli, Radiapoh tampaknya masih memberi keleluasan kepada tenaga ahli itu untuk ikut serta berpartisipasi di pemerintahan.

“[Tenaga ahli] bahkan ikut rapat di dinas dinas hingga rapat rapat di kecamatan,” katanya.

Upaya hak interpelasi oleh 17 anggota DPRD Simalungun ini disambut baik kalangan masyarakat.

Setidaknya ini menunjukkan dinamika di parlemen yang bergeliat secara politik, tidak landai atau hanya duduk diam.

“Itu upaya yang bagus menggunakan hak DPRD. Daripada selama ini saya lihat banyak anggota DPRD yang cuma duduk dan diam saja,” ucap salah seorang pengunjung di Cafe Sobat yang memperhatikan temu pers itu.

Sebagaimana diketahui ada 50 anggota DPRD di Simalungun berasal dari 11 partai politik.

Diantaranya, Partai Golkar sebanyak (9) kursi, PDIP (8), Demokrat (7), Gerindra (6), Nasdem (5), Hanura (4), Perindo (4), PKS (2), PAN (2), PPP (2) dan Berkarya (1).

Dari 50 anggota DPRD Simalungun masa jabatan 2019-2024 itu, 28 diantaranya wajah baru atau baru menjabat sebagai wakil rakyat.

Baca juga: Soal Tenaga Ahli Bupati Digaji Rp 20 Juta Wabup Simalungun Enggan Mengomentar