SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Lapas Kelas IIA yang berada di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun menjadi tempat paling aman bagi bandar narkoba menjalankan bisnisnya.

Bagaimana tidak, bandar narkoba berinisial RK bebas melakukan bisnis haramnya dibalik jeruji besi tanpa adanya sentuhan dari pegawai lapas sendiri. Namun RK tidak sendirian melainkan dibantu oleh ED yang merupakan tangan kanan dari RK.

Dalam hal ini, pengamat hukum Reinhard Sinaga ketika diminta tanggapannya terkait adanya permainan narkoba dari dalam lapas Kelas IIA Pematang Raya, menyatakan agar APH segera turun untuk melakukan penyelidikan.

"Jadi kalau ada informasi peredaran sabu di dalam Lapas, APH seharusnya langsung turun. Bila perlu Polda Sumut turun ke Lapas untuk melakukan penyelidikan di dalam lapas," terang Reinhard melalui pesan tertulisnya, Selasa (18/1/2022).

Selain itu dirinya juga mengatakan, kalau kasus terkait peredaran narkotika yang dikendalikan dari lapas bukan hanya kali ini saja. Sehingga dirinya meminta agar dengan adanya informasi peredaran narkotika harus segera ditangkap.

"Dan jangan sampai ada oknum tertentu yang melindungi peredaran narkotika di Lapas. Jadi Dirjen Menkunham dan turunannya agar segera turun untuk menyelidiki peredaran narkotika di dalam lapas," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan dan penjelasannya, narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perberdaan satu sama lainnya.

Tidak hanya itu, berdasarkan pasal 4 Permenkumham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Permasyarakatan dan rumah tahanan negara manyatakan dengan tegas terkait larangan bagi narapidana yang diantaranya adalah larangan untuk melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya.

Selain itu, Narapidana juga dilarang memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

"Disini pihak lapas harus ketat mengawasi para masyarakat warga binaan, bila terjadi seperti apa yang dimaksut ketentuan hukum yang dimaksut segera diberi sangsi. Jangan dipermainkan kewenangan yg diberi negara kepada para pegawai lapas," tutupnya.