Jakarta, hetanews.com - Proyek pengelolaan satelit di Kemhan untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur di tahun 2015 menuai polemik. Kejaksaan Agung membuka penyidikan karena ditemukan ada indikasi korupsi dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, menilai Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya tetap setia pada kepentingan nasional yang melatarbelakangi rencana proyek tersebut dan tidak bersikap lempar bola sembunyi tangan.

"Dan sibuk mencari kambing hitam untuk dikembangkan," kata Connie saat dimintai pendapat, Senin (17/1).

Connie tidak yakin bahwa permasalahan ini tidak diketahui stakeholder terkait saat itu. Connie juga menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang malah menyalahkan petinggi Kemhan periode saat itu.

"Argumentasi Menkopolhukam yang menyalahkan beberapa petinggi Kemhan menandatangani kontrak tanpa adanya anggaran itu bisa dibandingkan dengan rencana pembangunan IKN yang juga anggarannya tidak ada sebesar yang dibutuhkan. Tapi proses IKN tetap berjalan dan besok akan segera di UU-kan," ujarnya.

Hal lain yang membuat Connie bingung adalah mengapa tagihan satelit sekitar Rp 1 T diputuskan tidak dibayarkan dan malah mencoreng nama pemerintah. Connie kembali membandingkan proyek ini dengan proyek pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang anggarannya jauh lebih besar dan tetap dijalankan hingga hari ini.

"Sementara IKN yang [anggaran] mencapai ratusan T [triliun rupiah], malah hampir ribuan T, tetap dijalankan padahal satelit ini adalah STRATEGIS, aspek yang berhubungan dengan national interest Indonesia ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Connie menyoroti surat terkait proyek satelit Kemhan yang telah ditandatangani Menkeu Sri Mulyani. Dalam surat tersebut, pada salah satu poin dijelaskan bahwa proyek tersebut berjalan berdasarkan persetujuan Presiden Jokowi.

"Pertanyaannya: mengapa dan siapa yang mengarahkan Menkopolhukam memberikan pernyataan mengejutkan dan berpotensi mencoreng nama baik dan kehormatan mantan Menhan RR bersama jajaran Dirjen Sekjen dan Kapusada terkait?" kata Connie.

"Catat! Ada 260 meeting tingkat kabinet, kementerian lintas K/L sejak Juni 2015 hingga September 2021 tentang hal ini. 260 meeting dengan notulensi lengkap! Apa namanya kalau bukan lepas tangan dari sebuah komitmen nasional yang telah disepakati bukan saja Presiden, tapi telah di-ACC DPR Komisi I juga Menkeu," lanjutnya.

Terakhir, Connie meminta pejabat negara terkait terlebih dahulu mempelajari masalah dari isu ini sebelum ramai menuduh ada dugaan korupsi.

"Beberapa tokoh pemimpin negeri ini perlu pencerahan akan perlunya common sense dan so called "nurani " sebelum bertindak, bersikap, dan berucap. Barbaric sekali ramai-ramai menuduh telah terjadi korupsi tanpa tahu riwayat hal ihwal case ini," pungkasnya.

sumber: kumparan.com