Toba, hetanews.com - Bertempat di halaman Kantor Bupati Toba, Jumat (14/01/2022) Aliansi Gerak (Gerakan Rakyat) Tutup TPL yang dipimpin oleh ketua aliansi Benget Sibuea menyampaikan aspirasi secara tertib dengan membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan-tuntutan aksi. Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh aliansi.

Dalam kesempatan tersebut, warga yang tergabung dalam aliansi diterima oleh para pejabat di lingkungan Setdakab, para pimpinan OPD dan dipimpin oleh para asisten Setdakab secara lengkap.

Empat tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL sebagaimana tertulis dalam spanduk: 

1. Bupati segera menerbitkan SK pengakuan wilayah adat dan pengakuan masyarakat adat;

2. Sekda Kabupaten Toba harus meminta maaf kepada masyarakat adat;

3. Bupati segera mencabut izin konsesi PT TPL;

4. Hentikan kriminalisasi dan kekerasan kepada masyarakat adat.

Selengkapnya pernyataan sikap masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak ( Gerakan Rakyat ) Tutup TPL sebagaimana tertuang dalam rilis yang ditandatangani oleh Benget Sibuea sebagai ketua sebagai beriikut.

Sudah lebih tiga dekade PT TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) beroperasi di Tanah Batak. Kehadiran investasi seharusnya memberikan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia serta kesejahteraan rakyat, sayangnya justru menjadi sumber malapetaka bagi Tano Batak. Bangsa ini membutuhkan investasi yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, mensejahterakan rakyat, menghargai keberlanjutan lingkungan, akuntabel dan juga mengedepankan rasa aman, nyaman dan perdamaian.

Berangkat dari berbagai persoalan yang diakibatkan oleh kehadiran PT TPL, kami, perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak ( Kabupaten Toba ) bersama jaringannya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional telah melakukan berbagai upaya agar pemerintah segera mencabut izin perusahaan tersebut.

Perampasan tanah yang menghilangkan ruang hidup dan identitas masyarakat adat di Tano Batak, penghilangan sumber ekonomi keluarga, kerusakan lingkungan, kriminalisasi, deforestasi yang memicu terjadinya rentetan bencana ekologis, dugaan manipulasi dokumen ekspor yang merugikan negara, pelanggaran hukum di wilayah konsesi dan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan PT TPL selama ini, harusnya sudah lwbih dari cukup bagi pemerintah untuk segera mencabut izin perusahaan tersebut.

Berangkat dari berbagai penderitaan yang kami alami selama ini, maka kami kembali hadir di Kantor Bupati Toba untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi kami kepada pemerintah agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkrit dan serius terhadap proses penutupan PT TPL yang sudah sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia selama ini

Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan tuntutan kepada Bupati Toba sebagai berikut:

1. Cabut izin operasional PT Toba Pulp Ledtari 

2. Mendesak Bupati Toba segera menerbitkan SK Pengakuan wilayah adat di Kab. Toba

3. Mendesak Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kab. Toba agar meminta maaf kepada masyarakat adat atas pernyataan yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat di Kab. Toba

4. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak.

Kami sangat yakin, masyarakat di Kawasan Danau Toba akan lebih sejahtera tanpa TPL, dan Danau Toba akan lebih indah tanpa Toba Pulp Lestari ( TPL ).

Setelah pimpinan Aliansi Gerak Tutup TPL Benget Sibuea dan beberapa tokoh gerakan menyampaikan orasi, Pemkab Toba melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan memberikan sambutan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang tergabung dalam aliansi dengan terlebih dahulu menyampaikan salam dari Bupati seraya menyampaikan bahwa Bupati sedang melaksanakan tugas koordinasi dengan BPKP Provsu.

Pemkab Toba melalui Sahat Manullang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran aksi yang dilaksanakan dengan tertib oleh Aliansi Gerak Tutup TPL. Selanjutnya Sahat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba juga diisi oleh mayoritas warga Batak Toba yang mengerti adat, dan termasuk dalam masyarakat adat Batak. "Baiklah saya perkenalkan nama saya Sahat Manullang na manubuhon au boru Tampubolon, tulangku ma Tampubolon, demikian jugarekan-rekan saya yang ada disini. Semuanya adalah masyarakat adat. Namun demikian yang menjadi pembicaraan dan permasalahan kita saat ini di Kabupaten Toba adalah belum terbentuknya Masyarakat Hukum Adat. Proses-proses untuk mencapai terbentuknya Masyarakat Hukum Adat masih tetap berlangsung. Pemerintah Kabupaten Toba tetap memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mewujudkannya sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2014 sebagai regulasi yang harus kita taati. Kita bersama dengan perwakilan-perwakilan masyarakat sedang berupaya. Pemkab Toba selalu dalam posisi memfasilitasi dan mendukung proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat. Selagi kami masih bertugas, yang kelak akan berakhir tugas kami -sebagaimana tertulis dalam cincin Raja Salomo, semuanya akan berakhir- ijinkanlah kami untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kami selalu mendukung masyarakat Kabupaten Toba. Untuk itulah kami bekerja. Ijinkanlah kami bekerja di atas regulasi yang ada." Pungkas beliau.