Depok, hetanews.com - Kebijakan pragmatik Presiden Joko Widodo dan jiwa kewirausahaannya muncul sebagai faktor pendorong utama politik luar negeri Indonesia terhadap benua Afrika. Di sisi lain, sebenarnya Afrika bisa menjadi jalan Indonesia menuju kekuatan besar dunia jika saja Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pengetahuannya tentang Afrika.

Inilah yang ditulis oleh Christophe Dorigné-Thomson, seorang pria warga negara campuran Inggris-Perancis dalam disertasinya yang berjudul “Pergeseran Politik Luar Negeri Indonesia Menuju Afrika dalam Konteks Asia-Afrika dibawah Kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo”.

Disertasi ini berhasil ia pertahankan pada sidang promosi doktor program pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI yang berlangsung secara daring pada pekan lalu (07/01). Christophe lulus dengan predikat cumlaude dan menjadi Doktor Ilmu Politik ke-133.

Penelitian ini mengkaji politik luar negeri Indonesia di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan menganalogikan politik luar negeri Indonesia-Afrika dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya di dunia, seperti Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Brasil, dan Turki.

Indonesia, meskipun pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, sebenarnya terlambat membangun hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika di era modern ini dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Bertujuan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadikan Afrika sebagai prioritas politik luar negeri melalui jalur bilateral.

Salah satu cara untuk membangun hubungan bilateral yang lebih kuat ini salah satunya adalah dengan cara politik figur. Sosok dan gaya Jokowi yang sederhana dan rendah hati dapat memberikan citra positif bagi politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, hubungan diplomatik juga dibangun melalui kegiatan-kegiatan bersama antara Indonesia-Afrika pada Indonesia Africa Forum yang diadakan pada April 2018 di Bali. “Jokowi ingin memanfaatkan Bandung untuk keuntungan ekonomi bersama dengan Afrika. Hal ini sejalan dengan final communiqué KAA Bandung tahun 1955 yang menyerukan hubungan ekonomi Asia-Afrika yang kuat. Gaya Jokowi membantu menyederhanakan masalah rumit, dan pragmatismenya menembus rintangan birokrasi,” ujar Christophe.

Studi baru terkait hubungan diplomatik Indonesia-Afrika ini mengandung unsur kebaruan karena tidak ada penelitian sebelumnya yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan bilateral Indonesia-Afrika.

Menurut Christophe, “Politik luar negeri yang lebih ekspansif dimungkinkan oleh kekuatan material Indonesia yang meningkat, namun faktor material tidak dapat sepenuhnya menjelaskan keterlibatan Indonesia dengan Afrika. Indonesia sebagai developmental state dan para pemimpin tertingginya terutama presiden, memiliki logikanya sendiri. Status internasional dan politik domestik seperti pembenaran keberhasilan pembangunan domestik terhadap khalayak domestik dapat dilihat di antara kepentingan nasional inti tertinggi Indonesia yang berkorelasi dengan keamanan dan stabilitas rezim,” ujarnya.

Selain itu, Christophe menjelaskan bahwa dalam konteks geopolitik persaingan sistemik Amerika Serikat-Cina, Afrika dapat menawarkan solusi baru untuk menyeimbangkan kekuatan besar bagi Indonesia dan ASEAN. Ia menyimpulkan bahwa ketahanan dan keberhasilan pendekatan Afrika-Indonesia hanya dapat dinilai dalam jangka panjang dan sangat bergantung pada kepemimpinan presiden, serta kapasitas akademik Indonesia dalam memahami dinamika benua Afrika.

Promosi doktor ini diketuai oleh Prof. Drs. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Ph.D.; sebagai promotor Guru Besar Ilmu Politik UI Prof. Dr. Maswadi Rauf MA.; kopromotor 1 Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D.; dan kopromotor 2 Meidi Kosandi, S.IP., M.A., Ph.D. Tim penguji pada sidang ini adalah Dr. H. Teuku Faizasyah, M.Si. (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia), Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI), dan Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si (Departemen Hubungan Internasional FISIP UI).

Kepala Biro Humas dan KIP UI