SIANTAR, HETANEWS.com - Konflik Regrouping yang ditimbulkan Pemerintah Kota menjadi masalah baru di dalam dunia pendidikan. Pasalnya regrouping yang dilakukan akan menyebabkan pengguran yang semakin banyak.

Bagaimana tidak, dari 116 sekolah dasar yang berada di Kota Pematangsiantar, 47 sekolah terkena regrouping dan sekolah dasar yang tetap berdiri hanya tanggal 69 sekolah.

Dalam hal ini, Pengamat Hukum Edi Sihombing mengatakan bahwa dirinya merasa ibah kepada para tenaga pendidik yang menjadi korban akibat regrouping. Bahkan menurutnya kalau Pemko Siantar melalui Dinas Pendidikan membuat kebijakan tanpa memikirkan konsekwensinya.

"Seharusnya Pemerintah Kota Pematangsiantar jangan membuat aturan tanpa memikirkan efeknya kepada masyarakat. Apalagi sekarang dinas pendidikan melakukan regrouping terhadap sekolah dasar. Disini saya tidak mempermasalahkan regroupingnya tapi kalau dilihat ini sudah sangat luar biasa, karena hampir setengah SD terkena regrouping," ucapnya melalui pesan tertulisnya, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, dirinya juga menanyakan apa pertimbangan Pemko sampai membuat regrouping, apalagi sampai setengah dari SD Negeri terkena regrouping. Dan bagaimana nasib para guru honorer dan juga operatornya yang sekolahnya kena regrouping.

"Jangan hanya membuat kebijakan yang penting anggaran keluar. Pemko juga seharusya memikiriman efeknya. Kalau diregrouping sudah pasti dari 47 SD yang diregrouping, tenaga honorer dan 47 pada operator sekolah akan kehilangan pekerjaan, disitu seharusnya pemko Siantar harus mempertimbanhkan hal tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Edi, ia juga meminta kepada Pemko melalui Dinas Pendidikan agar mempertimbangkan para murid, dimana banyak juga yang harus pindah sekolah yang jauh dari lingkungan rumahnya.

Edi juga menyebutkan, bahwa ada keluarganya yang bersekolah di dekat Gereja HKBP Simpang dua. Dan sekolah disana juga terkena regrouping, secara otomatis keluarganya akan pindah ke sekolah lain dan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ke sekolah.

"Padahal kita membuat anak kita sekolag disitu karena dekat dengan rumah. Itu seharusnya di pertimbangkan dinas pendidikan, jangan hanya memikirkan program agar anggaran bisa keluar,"pungkasnya.

Tidak sampai disitu saja, Edi menyatakan kalau alasan Pemko melakukam regrouping karena anggaran yang terbatas sesuai dengan aturan dari Permendikti.

"Hanya saja alasan itu kalau menurut saya kurang tepat. Karena untuk melalukan regrouping tersebut sudah berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota. Lagian otomatis kan mereka harus mengeluarkan anggaran untuk memanggil tenaga ahli, belum lagi aset pemerintah itukan sia-sia kalau tidak digunakan," tuturnya.

Diketahui, setiap ada rapat dengan pendapat antara DPRD kota Pematangsiantar dengan dinas pendidikan terkait semakin menurunnya pendidikan di Siantar. Rosmayana selalu berdelik kalau kota Pematangsiantar kekurangan tenaga pengajar. Namun nyatanya dengan adanya regruping akan ada pengurangan tenaga pengajar yang sekolah nya kena regruping.