JAKARTA, hetanews.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku sangat mendukung dan menghargai langkah yang diambil oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung.

Menurutnya, selain kepada Garuda Indonesia, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lainnya, karena berpotensi merugikan negara.

“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN yang lain dan lembaga-lembaga tinggi yang lain harus sering diperiksa tidak hanya Garuda. Nah ini adalah (kasus yang) sistematis,” tegas Rudi kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, untuk menghindari potensi adanya korupsi di tubuh perusahaan BUMN, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI selayaknya melipatgandakan pengawasan. Rudi mengakui, selama ini pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang.

Untuk itu, ia mengimbau Komisi VI DPR RI untuk memperbanyak pengawasan kepada BUMN, bukan hanya menemui Menteri BUMN. Selain kepada Garuda, pemeriksaan juga harus dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan. BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator dapil Sumatera Utara III ini.

Tak sampai disitu, secara langsung kepada hetanews, Rudi juga mengkritisi kinerja dari Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, dimana kata Rudi seharusnya BPK sebagai lembaga pemeriksaan keuangan negara yg harus bertanggug jawab juga dgn kinerja keuangan seluru BUMN di indonesia.

Lebih lanjut Rudi menyebutkan jika BPK diamanatkan Undang-undang (UU) untuk memeriksa keuangan BUN, secara,akuntabel, objektif. 

"yg saya mau kritisi, dimana peran ketua BPK RI yang memimpin dan memanagenin tata cara pemeriksaan dan pembagian tugas di BPK, yang sekarang ketuanya Agung namaya," Ucapnya.

Oleh Sebab itu Rudi yang sempat memilih Ketua BPK RI, merasa kecewa atas kinerja dari Ketua BPK RI tersebut, sebab selama 10 Tahun dia melihat laporan BPK untuk BUMN semuanya baik, namun faktanya sampai saat ini BUMN masih merugi.

"saya dulu dikomisi 11 terlanjur ikut memilih dia (Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna) karena kami dikumpulkan dia dan dia memaparkan dengan meyakinkannya visi dia, tapi setelah 10 tahun ini, laporannya baik semua namun hasilnya semua yang diperiksa untuk BUMN kok merugi dan dikorupsi,itu yang saya kesal kan, engga berpungsi yang saya pilih dulu, "ucapnya dengan nada kesal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1/2022). Kasus korupsi itu diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Ia mengaku telah mengantongi bukti. Menurut Erick, sebelum laporan ini ia buat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600.