SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Pengadilan Negeri [PN] Simalungun diduga melakukan pelanggaran dan terancam diadukan ke Badan Pengawas [Bawas] Mahkamah Agung [MA] RI, terkait penetapan LBH Sumut Mandiri sebagai Pos Pelayanan Hukum [Posyankum].

Hal demikian disampaikan oleh pengacara dari LBH Perjuangan Keadilan [LBH PK] Fransiskus Silalahi dan Harfin Siagian kepada Hetanews, Kamis (13/1/2021).

Menurut keduanya, seyogyanya tidak ada Posyankum yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Namun semestinya syarat pemberi bantuan hukum berdasarkan UU terakreditasi (Bab IV Pasal 8 ayat (2) huruf b).

Dengan ditetapkannya LBH Sumut Mandiri, artinya tim seleksi penjaringan Posbakum di Pengadilan Negeri Simalungun telah mengabaikan aturan yang ada.

Mengabaikan Perma No 1 tahun 2014 sebagai dasar penetapan Posbakum dan juga UU No 16 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Kemudian keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014.

"Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 5 Tahun 2013, yang berbunyi : Penasihat Hukum yang ditunjuk harus berasal dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,' kata Harfin Siagian, yang juga pengacara di Posbakum PN Simalungun ini.

Menurut dia, LBH Sumut Mandiri belum terakreditasi sesuai persyaratan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga putusan Panitia penggalangan Posbakum patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua Pansel PN Simalungun Mince Ginting mengatakan,aturan tersebut tidak harus bagi Posyankum namun berlaku untuk Pos bantuan hukum [Posbakum] yang bertugas sebagai advokat yang mendampingi proses persidangan secara prodeo.

"Oh kalau pendampingan dalam persidangan (Posbakum) memang harus terakreditasi, tapi kalau Posyankum tidak berlaku. Sehingga membedakan Posbakum dan Posyankum," kata Mince diwawancarai beberapa waktu yang lalu.

Sementara menurut Harfin, padahal jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bukan Posyankum tapi Posbakum.

"Dalam Perma No. 1 Tahun 2014 disebut Posbakum tidak ada Posyankum," jelas Harfin.

Harfin juga menjelaskan ruang lingkup Kerja Posbakum meliputi, Konsultasi Hukum, Drafting Dokumen Hukum dan pendampingan Hukum.

Advokat lainnya yang biasa mendampingi perkara persidangan di Pengadilan, Erwin Purba berpendapat demikian. Menurut Erwin, Posbakum harus diduduki oleh LBH/OBH yang terakreditasi dari Kemenkumham.

Terkait hal itu, Pengadilan Negeri Simalungun berpotensi diadukan ke Bawas MA RI karena diduga melanggar Peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca juga: LBH Sumut Mandiri Terpilih Sebagai Posyankum di PN Simalungun