SIANTAR, HETANEWS.com - Belasan Kepala Sekolah dari beberapa SD, menggeruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar yang berada di Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (5/1/2022).

Kedatangan mereka ke Kejaksaan tidak lain untuk melaporkan Kadis Pendidikan Rosmayana, dimana dirinya diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) kepada Kepala Sekolah dan penyalah gunaan jabatan.

Diterangkan Rudi Nababan kepada awak media, bahwa selama kepemimpinan Plt Kadis Ibu Rosmayana, dirinya telah melakukan pembiayaan pemeriksaan ke RSUD yang didahulukan peserta assesmen sebesar Rp 600 ribu.

"Yang Rp 600 ribu itu untuk tes kesehatan dan katanya akan dikembalikan, tapi hingga sekarang belum ada dikembalikan ke kita. Kemudian setiap pemberkasan untuk sertifikasi, kami dikutip antara Rp 30 hinga 50 ribu dari setiap berkas guru untuk pembayaran uang sertifikasi dan itu tidak sesuai dengan gaji pokok perbulam dari setiap guru," ucap Rudi Nababan saat berada di Kejari Siantar.

Selanjutnya, Rudi juga membeberkan, kalau mereka diminta uang sebesar Rp 100 ribu per kepala SD pada peresmian kantor Disdik yang baru. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, lewat pengurus K3S mengutip biaya spanduk Rp 150 ribu, dari semua peserta assesmen yang lulus berjumlah 69 orang.

Sedangkan untuk HUT PGRRI, mereka juga dipungut biaya sebesar Rp 100 ribu bagi SD yang jumlah siswanya dibawah 100 orang, dan Rp 200 ribu bagi SD yang jumlah siswanya diatas 69 orang.

"Untuk pengambilan surat rekomendasi pencairan Dana Bos, kami di kutip dana berkisar Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu. Pembelian buki sejarah belanda yang ditulis oleh bapak Jalatua Hasugian sebesar Rp 70 ribu,"ungkapnya.

Tidak sampai disitu saja, Rudi juga menyatakan kalau mereka membayar Rp 2.500 untuk anggaran disdik dikali 84 peserta untuk biaya seleksi (Assesmen) calon kepala SD yang 69 SD Negeri, bisa sia-sia kalau hasil Assesmen tidak dilaksanakan. Dan sertiap perpanjangan SK Plt Kepala Sekolah masing-masing dikumpul biaya sebesar Rp 1 juta per orang melalui K3S.

Namun saat disinggung apa hasil pertemuan mereka dengan pihak Kejari Siantar, Rudi menjelaskan kalau laporan mereka telah diterima oleh pihak Kejari Siantar melalui Kasintel Rendra Pardede dan Kasipidsus.

"Namun hari jumat kami akan kembali lagi untuk menambahkan bukti-bukti baru," terangnya.

Adapun harapan mereka agar Walikota dan juga Kadis Dinas Pendidikan lebih bijak, dan segera membatalkan regruping yang sempat dilakukan, karena tidak sesuai dengan Perwa dan SK Walikota.

"Kita juga kepala sekolah, memikirkan para guru Honorer, yang terimbas akibat regruping tersebut. Dimana para guru (honorer) yang sekolahnya terkena regruping tidak tau kepastian mereka akan tetap mengajar atau bagaimana, makanya kita memperjuangkan ini," tutupnya.

Jansen Napitu: Tidak Tau Otak Apa yang Dipakai Hefriansyah

Ditempat terpisah Jansen Napitu yang mendampingi Kepala Sekolah ke Kejari Siantar menyatakan bahwa Rosmayana tidak berperikemanusiaan dan hanya berupa keuntungan yang dicarinya.

"Jadi Walikota sebenarnya sudah mengerti kok bagaimana Rosmayana, mulai dari SMA N 2 dan juga SMP 10, masah diangkat lagi, seharusnya walikota berpikir bagaimana mengangkat pejabat. Bukan seperti walikota sekarang, tidak tau pakai otak apa si Hefriansyah, mungkin otak uang, sama dengan si Rosmayana," geramnya.

Menurutnya kalau Hefriasyah sangat menyesalkan, karena begitu banyak kesalahan Rosmayana kepada kepala kelapa SMP pada waktu itu, Hefriansyah sudah mencopot si Rosmayana.

"Berarti Hefriansyah dan Rosmayana sama saja, sama-sama mencari keuntungan. Masah walikota sampai 2 kali, 3 kali SK walilota tidak tau, walikota apa?," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, jadi kita harapkan kalau boleh Legowolah walikota, mundur sendirilah sebelum diganti dia. Begitu juga Rosmayana lebih baik mengundurkan dirilah atau dipenjara dia nanti gara-gara kelakuannya ini.

Jansen menegaskan, kalau pihaknya tidak akan berhenti dalam kasus ini, sampai kerana hukum. Karena dia menilai kalau tingkah Rosmayana sudah kelewatan batas.

Dirinya juga merasa sangat kesal dan sedih saat mendampingi guru-guru tersebut karena penderitaan seperti ini. Dan untuk pihak kejaksaan, jangan ada yang main-main kepada kasus ini, karena mereka akan memperjuangkan sampai tingkat atasan Kejaksaan Tinggi, Kejagung, sampai komisi Kejaksaan. (Restu)