Jakarta, hetanews.com - Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta kembali naik ke level 2 untuk 4-17 Januari 2022. Belum lagi ditambah kasus Omicron yang terus mengalami peningkatan setiap harinya dan siswa yang dikenakan kewajiban mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kapasitas 100 persen.

Untuk data terbaru hingga Senin (3/1/2022), kasus Omicron yang ditemukan di Jakarta sudah menyentuh angka 162 orang yang terinfeksi. Hal ini juga diakui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai tren kasus positif yang mengalami kenaikan di Jakarta.

"Jadi memang seperti kita ketahui belakangan ini Omicron semakin meningkat. Di Jakarta sendiri kasusnya sudah 162 orang," kata Riza, saat ditemui detikcom di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/1/2022).

Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), data kasus Omicron secara nasional sudah mencapai 254 pasien usai bertambah 94 kasus baru kemarin (4/1/2022). Dengan rincian, sebanyak 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus transmisi lokal.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi pun menyebut, Jakarta merupakan salah satu kota yang diduga sebagai wilayah penularan dari kasus transmisi lokal.

"Jakarta dan Surabaya, tapi ada potensi di Medan dan Bali," ujar Nadia.

Bersamaan dengan ini, pemberlakuan PTM dengan kapasitas 100 persen bagi siswa di Jakarta sudah menginjak hari ke-3. Kondisi ini tentu membuat sejumlah orang tua kebingungan untuk mengambil langkah yang paling tepat. Terutama bagi mereka yang masih memiliki kekhawatiran tentang hal ini.

Lantas, apa yang harus dilakukan orang tua?

Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radja Gah menjelaskan langkah yang dapat diambil oleh orang tua yang masih memiliki kekhawatiran terhadap PTM terbatas 100 persen di tengah kasus COVID-19 ini.

Menurut penuturannya, orang tua diberi kesempatan untuk mengomunikasikan kekhawatirannya kepada pihak sekolah. Nantinya keluhan tersebut akan direspon dan diharapkan ada solusi yang tepat.

"Pada kenyataannya, jika ada masyarakat yang belum memberikan izin atau masih khawatir terhadap anak-anaknya, silakan komunikasikan kepada pihak sekolah," tutur Taga dalam kesempatannya diskusi dengan CNN Indonesia.

Taga juga menjamin pihak sekolah dapat memberikan pelayanan e-learning bagi siswa tersebut. Untuk e-learning yang dimaksud di sini, kata Taga, tidak hanya soal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melainkan pelayanan pembelajaran serba daring yang disiapkan sekolah.

"E-learning ini bukan hanya PJJ ya. Tapi kegiatan mandiri di rumah, lalu penyampaian tugas melalui email, WhatsApp, dan media pembelajaran yang telah dibuat teman-teman guru atau pihak lain," papar dia.

"Artinya, secara hybrid ini (ada) dukungan (sekolah) terhadap sarana prasana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ketika anak belajar di kelas sama (dengan) ketika anak belajar di rumah," lanjut dia lagi.

Meskipun demikian, Taga tetap menegaskan hal ini bukan berarti pihak orang tua bisa memilih untuk PJJ. Imbauan untuk melaksanakan PTM terbatas masih menjadi kewajiban bagi seluruh siswa.

"Jangan sampai dibalik, 'Oh bisa milih PJJ dong,' Tidak demikian, harapannya semua diikuti oleh anak-anak. Namun, kalau ada masalah yang masih belum percaya atau masih khawatir, kita akan apresiasi untuk hal itu," ungkap Taga.

Selain itu, Taga juga menambahkan, pemberlakuan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen di Jakarta ini bukan sebuah keputusan yang dibuat dengan terburu-buru. Melainkan, dengan pertimbangan matang sekaligus sebagai respon cepat dari SKB 4 Menteri.

Harapannya, kata Taga, siswa sekolah tidak akan terlalu lama mengalami learning loss. Penerapan PTM 100 persen adalah langkah reaksi cepat menghadapi aturan yang dibuat pemerintah untuk pendidikan.

"Kita merespon cepat apa yang ada di SKB 4 Menteri. Karena banyak sekali harapan para dewan guru, dari orang tua yang sudah lama ingin sekali PTM agar loss learning tidak terlalu lama dialami oleh anak-anak kita," tandasnya.

sumber: detik.com