Simalungun, Hetanews.com - Kejaksaan Negeri Simalungun melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah menandatangani 5 perjanjian kerjasama (MoU), sepanjang tahun 2021. Selain itu, Datun Kejari Simalungun sebagai Pengacara Negara (JPN) telah melakukan penagihan ke beberapa badan usaha penunggak iyuran BPJS Ketenagakerjaan.

MOU antara Kejaksaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah merupakan agenda rutin. Melalui Surat Kuasa Khusus, Kejaksaan telah memanggil setidaknya 5 Badan Usaha yang menunggak pembayaran. Dengan total tunggakan sekitar Rp 238.493.135.36.

"Setelah dipanggil secara patut, beberapa badan usaha tersebut telah membayar tunggakan. Meski demikian, ada juga yang membuat surat perjanjian untuk melunasi tunggakannya".

Demikian dikatakan Kajari Bobbi Sandri melalui Kasi Datun Astri Heiza Mellisa didampingi jaksa Julita Nababan menjawab pertanyaan Hetanews.com, Senin (3/1) di ruang kerjanya. 

Sedangkan bentuk perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara lain, MoU dengan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pematang Bandar terkait pembangunan asrama. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan hukum agar tidak menyimpang dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya, MoU dengan Fakultas Hukum Universitas Simalungun dan Rektorat, MoU dengan Jasa Tirta serta MOU di akhir tahun dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Menurut Astri mengawali tahun 2022, bidang Datun Kejari Simalungun akan berupaya memberikan pelayanan terbaik khususnya sebagai JPN untuk melakukan pendampingan di bidang Perdata dan TUN.