GUNUNGSITOLI, HETANEWS.com - Meminimalisir data ganda sekaligus mengupdate data terbaru daftar pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Kota Gunungsitoli meminta KPU dan Parpol ikuti UU dan peraturan yang berlaku.

Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli Nur Alia Lase saat Rakor rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan IV di KPU Gunungsitoli, Senin (27/12/2021).

Pada kesempatan itu Nur A Lase menekankan KPU Gunungsitoli tentang pentingnya informasi satu pintu dan terupdate untuk mendapatkan data akurat daftar pemilih.

Ia juga menyarankan KPU bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kesbangpol, PMDK, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Desa dalam proses input data namun tetap satu pintu ke Dukcapil Kota Gunungsitoli.

"Boleh saja KPU melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi dalam mengupdate daftar pemilih dan hal itu kita apresiasi, hanya saja jangan sampai kolaborasi tersebut mengakibatkan banyak muncul daftar pemilih ganda,”

“Agar daftar pemilih yang ditetapkan di non tahapan ini, itu juga yang digunakan di proses tahapan yang akan datang. Karena pengalaman di pemilu sebelumnya masih banyak terdapat data ganda bahkan yang tidak memenuhinya syarat. Karena sesuai regulasi kalau tahapan sudah mulai, daftar pemilih itu disampaikan dari jenjang atas yang dinamakan DP4," jelas Nur Alia.

Ia menjelaskan, sesuai aturan UU No 7 tahun 2017 PKPU, Dukcapil sebagai lembaga pemerintah daerah berperan aktif jadi sumber data yang akurat dan terupdate.

"Tujuannya adalah KPU sebagai lembaga penyelenggara agar lebih peduli meminimalisir kegandaan data, dan mengambil data dari Dukcapil yang sudah terupdate," katanya.

Menyinggung adanya pernyataan dari pihak Kecamatan menyebutkan bahwa, sesuai regulasi sejak Agustus 2021, perbaikan data kependudukan warga sekarang tidak melalui Desa/Kelurahan atau kecamatan namun sudah langsung dilakukan ke Disdukcapil Kota Gunungsitoli.

Oleh sebab itu menyebabkan kurangnya daya pantau atau kontrol dari Kepala Desa/Lurah/Camat, dan ada beberapa pengalaman saat rekapitulasi tahapan pemilu sebelumnya dimana masih terdapat nama daftar pilih yang dinyatakan non aktif.

"Tentunya hal seperti itu sangat merugikan semua pihak, jadi kita berharap jangan terulang lagi saat menghadapi pemilu 2024, Agar kita saling bekerjasama baik kami dari Bawaslu dan juga KPU berusaha meminimalisir munculnya data non aktif tersebut, melalui koneksi data terupdate dari Disdukcapil," ungkapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman merekapitulasi daftar pemilih di pemilu sebelumnya, dimana ada pemilih yang dinyatakan non aktif.

Menurutnya dengan banyaknya daftar pemilih yang non aktif yang ditetapkan KPU, maka bisa saja dimanfaatkan oleh yang punya kepentingan pada saat hari pemungutan suara.

"Kita minta nama warga yang ada dalam daftar pemilih yang ditetapkan KPU nantinya itu benar warga Kota Gunungsitoli dan masih aktif," ucap Nur.

Bawaslu Gunungsitoli terus mengingatkan partai politik untuk ikut berperan aktif hadir di setiap tahapan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh KPU.

"Dalam pantauan dan penglihatan kami sampai saat ini tingkat kehadiran partai politik sangat minim dalam tiap rakor atau tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, misalnya saja kemarin hanya terlihat dari partai Demokrat dan Perindo yang hadir," tutupnya.