SIANTAR, HETANEWS.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Siantar mulai mensosialisasikan pergantian dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pergantian nama IMB menjadi PBG merupakan turunan dari UU Cipta Kerja diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Siantar, Musa Silalahi mengatakan PBG  ini dikeluarkan oleh Dinas PUPR. 

"Tujuan dari Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah mempermudah percepatan investasi dalam pembangunan kota. Rekomendasi PBG dikeluarkan oleh Dinas PUPR," ujar Musa Silalahi, Rabu (1/12/2021).

Sebagai langkah awal, Dinas PUPR akan menggandeng tim teknis dari kalangan profesional dan tenaga ahli dalam proses peluncuran PBG ini.

Sebab nilai retribusi yang dihasilkan dari PBG dihitung menggunakan aplikasi.

"Dulu kan IMB, kalau sekarang sudah berubah. Dulu proses IMB ke Dinas Perizinan dengan Dinas PUPR, sekarang domain PUPR. Nilai retribusi PBG akan dihitung PUPR dengan sistem OSS atau Online Single Submission melalui aplikasi SIMBG," paparnya.

Dengan adanya Aplikasi OSS ini, masyarakat tak harus bertemu langsung dengan pihak terkait mengenai masalah perizinan mendirikan bangunan.

"Aplikasi OSS ini berlaku sejak 2 Agustus 2021. Adanya OSS ini bakal mengurangi interaksi tatap muka selama proses pengajuan PBG masyarakat ke dinas. Nantinya, diterima atau ditolaknya permohonan itu sistem langsung yang akan memverifikasi," kata Musa.