Siantar, hetanews.com - Masih biasnya tanggal pelantikan kepala daerah untuk kota Siantar hasil pilkada dimanfaatkan secara maksimal oleh para ASN yang telah lulus assesmen, yang diselenggarakan beberapa mulai yang oleh walikota Hefriansyah Noor, agar mendapat kepastian untuk dilantik, sehingga ketika mendapat pemimpin yang baru, jabatannya selama 2 tahun tidak akan mengalami gangguan.

Hal ini terbukti dengan beredarnya kabar bahwa para pemenang assesmen sekarang ini berada di ibukota Jakarta, lebih tepatnya sedang bertandang ke kantor Mendgari. Pasukan ASN yang dipelopori para lulusan IPDN berangkat secara gerombolan untuk menemukan cara agar pelantikan mendapat persetujuan dari Mendagri.

Seharusnya, para ASN yang mengerti akan peraturan yang berlaku tidak melakukan hal tersebut, terlebih mereka yang telah didik di sekolah pemerintahan, yang mana penegakan peraturan harus menjadi jiwa dalam melaksanakan tugas. Demikian diungkapkan oleh Pengamat Hukum Willy Sidauruk yang merasa heran dengan tingkah laku para ASN yang berbondong bondong ke Jakarta.

Lanjutnya, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri No 273/487/SJ, telah jelas dinyatakan bahwa kepala daerah tidak dapat melakukan pergantian pejabat hingga dengan masa berakhirnya jabatan. Kalau pun ada pergantian yang akan dilakukan, seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

"Kayaknya tidak pernah ada persetujuan tertulis dari Mendagri terkait pergantian pejabat di lingkungan pemko Siantar," tegas pengacara yang bertubuh tambun ini.

Karena itu, imbuhnya, para pejabat fokus aja untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan bagi warga Siantar, bukan malah sebaliknya kasak kusuk untuk mendatangi kantor Mendagri untuk meluluskan izin pelantikan. "Jabatan itu amanah bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara," ungkapnya.  

Dengan adanya fenomena ini membuat warga Siantar mempertanyaan integritas dari para ASN, mengapa lebih mementingkan pelanggaran peraturan daripada melakukan pelayanan maskimal bagi warga Siantar, apalagi saat ini kondisi kota ini baru terlepas dari PPKM level 4.

Melihat hal ini, ujar Willy, pasti akan menimbulkan keresahan karena para ASN tidak akan fokus kerja dikarenakan sedang mengurus soal masa depannya. Padahal mereka dilantik dalam sebuah sumpah untuk lebih mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri.

Kepergian para ASN ke Jakarta pasti akan merugikan rakyat Siantar karena meraka bekerja dan digaji dari uang rakyat Siantar. "Bukannya mengurus rakyat Siantar yang sangat berdampak Covid 19, malah mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi," jelas Willy.

Karena itu, mewakili warga Siantar yang pusing melihat walikota dan ASN yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan membuat gaduh suasana kota, meminta kepada Mendagri agar tidak menanggapi permintaan para ASN yang sekarang ini integritasnya dipertanyakan