SIANTAR, Hetanews.com - Pengacara Eljones Simanjuntak SH dalam eksepsinya (bantahan surat dakwaan) menyebutkan jika jaksa sudah mengabaikan Surat Kejagung No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Pebruari 2008. Melalui surat tersebut telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsider tidak menyalin ulang (copy paste) uraian dakwaan primer.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan No : 600/K//Pid/ 1982 menyebutkan Jaksa Penuntut umum tidak membedakan dakwaan pertama dan ke-2 (subsider) hanya copy paste, menyebabkan batalnya surat dakwaan karena obscuur libele.

Demikian halnya dengan dakwaan JPU Selamat Riyadi Damanik SH dari Kejari Siantar, yang tidak membedakan dakwaan primer dan subsider atas perkara terdakwa Kristofer Simanjuntak dalam kasus penipuan/penggelapan saham senilai Rp 63 Milyar lebih. Oleh karena dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum karena kabur dan disusun secara tidak cermat.

Hal itu diungkapkan Eljones Simanjuntak SH dalam eksepsinya yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Selasa (29/10).

Selain itu, dakwaan jaksa dinyatakan kabur dan batal demi hukum karena alamat terdakwa Kristofer dalam surat dakwaan jaksa berada di jalan Pesantren Gang Prima Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Menurut pengacara Eljones, terdakwa Kristofer beralamat di Sei Alas No.3 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal sesuai KTP.

Jaksa juga tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun surat dakwaannya, karena menyebutkan "terdakwa Kristofer bersama sama dengan Ferry SP Sinamo (yang akan diajukan penuntutannya secara terpisah)....dst. Sebab, Kristofer Simanjuntak dijadikan sebagai terdakwa berdasarkan laporan Ferry SP Sinamo.

Sehingga patut dipertanyakan status Ferry SP Sinamo, apakah sebagai korban, sebagai saksi, sebagai pelapor, sebagai calon tersangka/terdakwa atau sebagai terdakwa?, ungkap Simanjuntak.

Untuk itu, sebagai pengacara dari Kristoffer Simanjuntak memohon kepada hakim agar menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum. Mengeluarkan/membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baik terdakwa serta membebankan biaya yang timbul kepada negara.

Atas eksepsi tersebut, jaksa Selamat Riyadi Damanik SH akan menanggapi secara tertulis. Untuk itu, persidangan dipimpin hakim Rahmat Hasibuan SH ditunda hingga Selasa (26/10) mendatang.