JAKARTA, HETANEWS.com - Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK), Gardi Gazarin, meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim independen yang khusus mengusut transaksi narkoba senilai Rp120 triliun.

Menurut Gardi Gazarin, tim independen khusus ini sangat penting guna membuka tabir secara terang benderang aliran dana haram yang lebih besar dibanding anggaran Polri dalam APBN 2021 sebesar Rp112,1 triliun. Salah satunya untuk membongkar bandar narkoba kelas kakap di Indonesia.

"Tim independen khusus ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena nilainya yang spektakuler bahkan di atas anggaran Polri. Ini harus menjadi perhatian serius dan kesempatan bagi Kapolri membuktikan program Presisi yang digadang-gadang menjadi Polri masa depan yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan," kata Gardi Gazarin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/9/2021) lalu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, pihaknya menemukan transaksi keuangan terkait jual beli narkoba yang angkanya mencapai Rp 120 triliun.

Dijelaskan, temuan transaksi keuangan jual-beli narkoba itu terjadi dalam kurun waktu lima tahun, yakni sepanjang 2016 hingga 2020.

Gardi yang merupakan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014 - 2016, mengatakan, temuan PPATK ini merupakan pelajaran bagi Polri maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Otoritas penyidik Polri dan BNN pun bisa berlomba-lomba siapa lebih cepat bongkar sampai ke akarnya skandal transaksi narkoba bernilai ratusan triliun rupiah yang termasuk kategori terbesar di Indonesia saat ini.

Karena itu, ICK meminta Kapolri serius segera membentuk tim independen khusus untuk mengungkap aliran dana jaringan narkoba dengan transparan.

ICK juga meminta Kepala BNN Komjen Pol Petrus Golose untuk terus memaksimalkan jajarannya dalam mengungkap kejahatan narkoba kaliber besar dari hulu ke hilir.

"Siapapun yang terlibat dalam aliran dana ini harus diungkap terang benderang kepada masyarakat. Jangan sampai kasus ini di peti es kan. Mengingat Bareskrim Polri yang awal menerima kepercayaan pengumuman skandal dana Rp120 triliun dari PPATK. Kalau tidak, maka moto Presisi Polri tidak mengubah masa depan dan rakyat semakin frustasi berharap banyak pada Polri. Apalagi jutaa orang di Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mayoritas penghuni Lapas yang memprihatinkan adalah napi narkoba," ucap Gardi Gazarin.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno H Siregar, menyampaikan temuan PPATK tersebut telah diserahkan ke penyidik lain di luar Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

"Terkait adanya rekening Rp120 triliun yang dicurigai sebagai hasil transaksi narkoba sudah diserahkan PPATK ke penyidik lain, bukan ke penyidik Ditipidnarkoba Bareskrim Polri. Manakala diserahkan ke kami maka siap untuk ditindaklanjuti," tutur Krisno dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, Krisno melanjutkan, pihaknya juga membahas kerjasama dalam pengusutan kasus temuan dua pabrik obat keras ilegal yang ada di Yogyakarta.

"Dittipidnarkoba Bareskrim Polri akan berjasama dengan PPATK untuk penyidikan TTPU pada TPA produksi atau peredaran gelap obat-obatan keras ilegal di dua TKP di wilayah DIY," jelas dia.

Krisno berharap Polri dan PPATK dapat terus meningkatkan sinergitas dalam memberantas peredaran narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang menyertai berbagai perkara bisnis terlarang tersebut.

"Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan PPATK bersepakat meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi penyidikan TPPU," kata Krisno.

Sumber: beritasatu.com