TEBINGTINGGI, hetanews.com - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) menuding salah satu perusahaan berinisal PT MPJ menggunakan solar subsidi dalam pekerjaan pembuatan rel kereta api (KA) di lingkungan 4, Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padangg Hulu.

Dugaan ini dilontarkan DPN LKLH ketika mereka sedang melakukan pengechekan ke lokasi pembangunan rel dimana pihak PT MPJ mengahalang-halangi DPN LKLH ketika hendak melihat penampung solar (Baby Tank).

"Dengan ketidak mampuan pihak pengusaha menunjukkan baby tank yang merupakan penampungan solar industri, maka ada dugaan pihak pengusaha dalam menjalankan kegiatannya menggunakan solar subsidi", papar Anwar, Kamis (14/10/2021).

Dari hasil penuturan perwakilan PT MPJ melalui salah seorang yang bermarga Samosir bahwasannya pihaknya sebagai sub kontraktor di PT KAI yakni pembuatan rel sepanjang 16,5 Km dengan menggunakan alat berat untuk melangsir material selalu menggunakan solar industri. Pekerjaan telah dilakukan selama 1 tahun 8 bulan sampai saat ini.

"Pihak kami dalam menjalankan kegiatan selalu mengikuti SOP yang berlaku. Jadi tidak benar informasi yang mengatakan telah menggunakan solar subsidi", tegas Samosir.

Saat Anwar meminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan solar industri, pihak perusahaan selalu mengelak dengan mengatakan kami menunggu informasi dan perintah dari Medan.

"Dengan memberikan jawaban bertele tele, ada dugaan pihak perusahaan selama ini menggunakan solar subsidi", jelas Anwar.

Sementara diketahui nilai solar industri Rp 10.500.- dan solar subsidi Rp 5.150.- Hal ini terlihat  perbedaan harga yang sangat mencolok.

"Dari hal tersebut diatas ada dugaan PT Mitra Persada Jaya telah lakukan kecurangan kecurangan dalam pemakaian bahan bakar solar untuk menggerakkan alat berat", terang Anwar.

Lanjut Anwar, dari 1 tahun 8 bulan bekerja berarti hitungan hari sebanyak 400 hari. Adanya dugaan pihak perusahaan menggunakan solar subsidi dalam menggerakkan alat beratnya, maka negara dirugikan sebanyak Rp 9 Milyar.

"Adanya dugaan pihak PT Mitra Persada Jaya lakukan penyelewengan penggunaan solar subsidi untuk menggerakkan alat berat, memungkinkan negara mengalami kekurangan sebanyak Rp 9 Milyar", jelas Anwar.

"Perlu diketahui, penyalah gunaan BBM bersubsidi telah melanggar Perpres No 191 Tahun 2014, Surat Edaran No 3865 E/Ka BPH/2019 dan pasal 55 junto pasal 56 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 60 M", tandas Anwar