SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Simalungun diketuai Asor Olodaiv Siagian SH MH (Kasi Pidsus) menuntut terdakwa Memet Soilangin Siregar (57) dengan pidana penjara selama 14 tahun denda Rp.500 juta subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti (UP) Rp.32.565.870.000.

Jika tak mampu membayar UP tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun setelah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan terdakwa Dhanny Satria (42) dituntut hukuman yang sama tanpa membayar UP. Kedua terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah di PN Tipikor Medan, Kamis (14/10).

Demikian dikatakan Kajari melalui Kasi Pidsus Asor Olodaiv Siagian kepada wartawan, siang itu di kantornya jalan Asahan Km 4,5. 

"Dua terdakwa dugaan korupsi 32 Milyar sudah dituntut disidang PN Tipikor Medan. Jaksa yang menyidangkan Juna Karo Karo SH," kata Siagian.

Kedua terdakwa dipersalahkan jaksa melanggar pasal 2 (1) Jo pasal 18 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 tentang Tipikor Jo pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana. 

Dijelaskan Siagian, Memet selaku direktur PT Tanjung Siram beralamat di Medan Baru sedangkan Dhanny Surya Satria selaku mantan kepala BSM KCP Perdagangan Simalungun 2009 - 2010 bertempat tinggal di Medan dan Jakarta.

Keduanya didakwa secara bersama sama atau sendiri sendiri diduga melakukan korupsi senilai Rp.32.565.870.000 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Perdagangan.

Kedua tersangka ditahan sejak kasusnya diserahkan Kejagung ke Kejari Simalungun pada Senin 31 Maret 2021, lalu. Dugaan korupsi tahun 2009 s/d 2010 terkait pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri kepada Debitur PT Tanjung Siram.

Para tersangka mengetahui jika lahan yang akan dibeli di Desa Aek Kanan Bagan Baru antara PT Tanjung Siram dengan PT Suka Damai Lestari hanya senilai Rp 32 miliar, tetapi tetap memasukkan harga jual beli kebun senilai Rp 48.051.826.000. 

Penyusunan Analisa Cashflow/Repayment Capacity dengan data yang tidak valid dan diduga agar PT Tanjung Siram seolah-olah memiliki kemampuan membayar. Kemudian pencairan fasilitas pembiayaan tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress yang dicapai serta tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tagihan/invoice dari suplier. 

Dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara cq PT Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun sebesar Rp 32. 565.870.000, jelasnya lagi.

Persidangan dipimpin hakim PN Tipikor Mian Munthe SH dinyatakan ditunda hingga Senin (18/10) mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui pengacaranya.