Simalungun, Hetanews.com - Mahkamah Agung RI melalui putusan Kasasi No: 646 K/Pid/2020 menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Simalungun. Sehingga 3 terdakwa Jen Hariono Pasaribu als Awi (62), Hendro Pakpahan (37) dan Irsan Nasution (44) dinyatakan bebas (sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada 12 Maret 2020)

Putusan melalui rapat musyarawah majelis hakim MA diketuai Dr.H Andi Samsan Nganro SH MH dibantu hakim anggota Dr.Gazalba Saleh SH MH dan Dd.H.Eddy Army SH MH dibantu panitera pengganti Maruli Tumpal Sirait SH MH tertanggal 22 Juli 2020.

"Dengan ditolaknya permohonan Kasasi Jaksa, maka klien kami dinyatakan bebas sesuai vonis hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun," kata Dahyar Harahap SH kepada hetanews Selasa (12/10) di Pengadilan Negeri Simalungun.

Dijelaskan Dahyar jika sebelumnya, kliennya yakni 3 terdakwa tersebut telah dituntut hukuman 2 tahun oleh jaksa. Karena dituduh secara bersama sama atau turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik yang mengakibatkan Lindawati istri Pak Meng rugi Rp. 3, 5 Milyar. Para terdakwa dipersalahkan Jaksa dengan pasal 266 (1) Jo pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana.            

Hakim PN Simalungun tidak sependapat dengan surat tuntutan jaksa. Hakim juga mengambil pertimbangan saksi ahli Prof.H Tan Kamelo, keterangan saksi-saksi, pledoi pengacara dan juga fakta yang terungkap di persidangan serta bukti surat.

Sehingga hakim menyatakan ke-3 terdakwa tidak bersalah dan membebaskan para terdakwa. Atas vonis bebas tersebut, jaksa pun mengajukan kasasi dan ditolak MA,  terang Dahyar usai mengambil salinan putusan dari kepaniteraan PN Simalungun.

Awalnya, jaksa mendakwa para terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik pengganti atas bidang tanah seluas 2000 m2 di lahan perkebunan Bah Lias ex HGU dari BPN Simalungun dengan membuat laporan hilang palsu ke Polres Simalungun. Padahal SHM sebenarnya ada pada Lindawaty.              

Faktanya, Antonius selaku pengacara membuat laporan sertifikat hilang ke kantor polisi berdasarkan surat kuasa kliennya (3 terdakwa) dan sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Bahkan para terdakwa secara baik sudah meminta SHM tersebut kepada Lindawati setelah Pak Meng meninggal. Tapi Lindawati berdalih dan bilang tidak tahu tentang sertifikat atas nama para terdakwa yang disimpan suaminya (alm).               

Lalu membuat surat hilang dan pengumuman hilang di koran selama 3 hari. Berdasarkan surat hilang tersebut, BPN pun mengeluarkan SHM pengganti atas nama para terdakwa. Setelah terbit SHM pengganti, Lindawaty baru menunjukkan sertifikat asli.               A

tas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, JPU Dedy Chandra Sihombing mengatakan " salinan putusan belum turun," katanya.