TEBINGTINGGI, hetanews.com - Pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Tebingtinggi melakukan protes karena tidak puas dengan pelayanan dari BPKPD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah) Hal ini terlihat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan petugas BPKPD terhadap pengusaha dengan semena-mena.

"Artinya tidak mengutip pajak secara per bulan atau per hari. Tiba-tiba petugas memberikan surat pemanggilan atau pun peringatan dengan jangka waktu 3 bulan, dan akhirnya dikenakan denda", papar Muara Siregar pemerhati pajak kota TebingTinggi, Senin (11/10/2021).

Lanjut Muara, saat ini adanya pandemi covid 19 membuat para pengusaha semakin sulit untuk pengembangan usahanya. Akibatnya para pengusaha termakan modal.

"Sejatinya kami menginkan transparansi pihak BPKPD terkait dengan pengutipan pajak. Jangan menjadi keuntungan pribadi para petugas dilapangan, karena semua pengutipan pajak terhadap pengusaha merupakan PAD kota setempat", sengit Muara.

Ditambahkan Muara, meminta pada pihak DPRD kota TebingTinggi agar melakukan kerjasama dengan pihak eksekutif untuk menambah PAD kota TebingTinggi. Jangan hanya pihak legislatif  selalu memberikan kontribusi negatif pada pihak eksekutif.

"Pastikan ke 25 anggota legislatif merupakan orang terdepan yang dipercaya masyarakat untuk mengembangkan kota T.Tinggi menjadi UMKM", jelas Muara.

Ditempat terpisah, Kasubbid Pajak Daerah, Ira Okta Silalahi saat di konfirmasi kru Hetanews, mengatakan pihaknya melakukan pengutipan pajak sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan restribusi daerah dan mengikuti Perda No 1 Tahun 2020, pasal 13, yakni para pengusaha yang mendapat keuntungan 10 juta ke atas akan dikenakan pajak sebanyak 3 persen.

Mengenai adanya tindakan denda yang diberlakukan terhadap pengusaha, karena selama 3 bulan tidak melapor ke pihak BPKPD.

"Seyogianya pihak pengusaha datang setiap bulannya ke BPKPD dengan lakukan pembayaran pajak. Sehingga tidak terjadi hal yang membuat pihak pemerintah ter indakasi lakukan manipulasi terhadap wajib pajak. Saya tegaskan, semenjak menduduki jabatan mulai tahun 2020 hingga 2021, tidak pernah pegawai saya lakukan pemungutan pajak ilegal. Selalu kita utamakan sesuai dengan perda yang berlaku", jelas Okta.

Ditambahkannya, jika ada para pelaku usaha UMKM yang terkena denda, dipastikan karena pada dasarnya mereka telah melakukan tunggakan pada tahun sebelumnya. Dan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan pihak BPK. "Jika ada pengusaha yang merasa keberatan terkait penghasilan per bulannya dibawah 10 juta, silahkan buat surat keberatan terhadap pihaknya dan akan ditindak lanjutin oleh BPK", ujar Okta.

Lanjutnya, Namun saat dilakukan pengecekan terkait aduan pengusaha ditemukan hal yang berseberangan terkait pengaduannya, maka pihaknya tetap komitmen akan menindak lanjuti terkait dengan laporan yang tidak sesuai dengan hasil dilapangan.

"Kami tetap melayani setiap pengusaha yang merasa dirugikan dengan Perda yang berlaku. Kami mengutamakan ketransparanan untuk merangkul para pengusaha. Artinya kami menghimbau para pelaku usaha UMKM untuk tetap bayar pajak demi peningkatan PAD kota TebingTinggi", imbuh