Jakarta, hetanews.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung dalam menangani temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya aliran dana transaksi jual-beli narkotika hingga senilai Rp 120 triliun.

Ia pun meminta Jokowi membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus seperti kala menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya minta Presiden Jokowi turun tangan langsung karena ini soal besar Rp 120 triliun. Bentuk Satgas khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Politisi Demokrat itu mengingatkan, Presiden Jokowi juga sangat fokus terhadap pemberantasan narkotika sejak menjabat pertama kali pada 2014.

Menurut dia, Jokowi perlu melakukan sesuatu, sebab kondisi Indonesia saat ini sudah darurat narkoba.

"Apa yang harus dilakukan, nah saya kejar, saya bilang begini, sebaiknya karena sejak awal Jokowi jadi Presiden 2014 itu, Indonesia darurat narkoba, beliau sangat concern ini," jelasnya.

Hinca menyarankan agar Menko Polhukam Mahfud MD memimpin Satgas khusus ini.

Sebab, menurut dia Mahfud terkenal mumpuni untuk mengejar para pengedar narkotika.

Namun, ia menyarankan agar Mahfud juga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penelusuran transaksi jual-beli narkotika itu.

"Karena ini Rp 120 triliun, kalau keambil kan lumayan itu nambah di APBN. Hari ini APBN kita lagi nyungsep, nah ini kan bagus ini ngejar BLBI," ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap meminta PPATK membuka secara gamblang terkait temuan transaksi itu.

Menurutnya, hal ini agar kerja-kerja PPATK tidak hanya sebatas menyampaikan laporan saja, melainkan menjelaskan sampai mana penindakan yang telah dilakukan.

"Nah ini juga ada Rp 120 triliun. Untuk apa kita buat PPATK kalau kerjaannya cuma kasih kertas begitu. Kalau orang Medan bilang begini, ada pun kau engga (bikin) ganjil, engga ada pun kau engga (bikin) genap," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan adanya temua transaksi jual-beli narkotika di Indonesia hingga Rp 120 triliun pada rapat di Komisi III, 29 September 2021.

DPR pun meminta agar temuan itu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Kemudian, pada Kamis (7/10/2021), Dian Ediana Rae mengungkapkan, transaksi keuangan jual-beli Narkoba hingga senilai Rp 120 triliun yang dicatat PPATK merupakan akumulasi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu sepanjang 2016-2020.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya persoalan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

"Ini periode lima tahun. Jumlahnya ditotalkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus dalam periode lima tahun ini," ujar Dian dalam tayangan yang disiarkan di akun Youtube PPATK, Kamis (7/10/2021).

sumber: kompas.com