Jakarta, hetanews.com - Pemerintah sedang menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster berbayar untuk 93,7 juta orang. Peneliti vaksin, Ines Atmosukarto mengkritisi langkah pemerintah tersebut.

Menurutnya, terlalu dini membahas mekanisme vaksinasi booster berbayar sementara cakupan vaksinasi dosis satu dan dua secara nasional masih rendah. Data Kementerian Kesehatan hari ini pukul 12.00 WIB, vaksinasi dosis pertama baru menyasar 89.822.987 orang dari target 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis kedua baru diberikan kepada 50.412.993 orang

"Bagi saya, saat ini terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksinasi berbayar karena kita harus fokus mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu," katanya dalam konferensi pers, Rabu (29/9).

Ahli biologi molekuler ini menuturkan, vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum merata. Capaian vaksinasi dosis satu dan dua tertinggi baru terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Sementara di daerah lain, cakupan vaksinasinya masih rendah.

"Kalau kita lihat di luar Jakarta, di luar Jawa cakupannya masih jauh sekali dari ideal," ujarnya.

Ines meminta pemerintah fokus terlebih dahulu pada perluasan vaksinasi dosis satu dan dua di 34 provinsi Indonesia. Stok vaksin booster yang sudah tersedia saat ini sebaiknya didistribusikan ke daerah dengan cakupan vaksinasi dosis satu masih rendah.

"Booster ini tidak bisa menjadi suatu program yang luas sebelum sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah membahas mekanisme vaksinasi dosis ketiga, baik gratis maupun berbayar. Program vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk mempercepat vaksinasi dan menekan laju penularan Covid-19.

"Dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," kata Airlangga.

sumber: merdeka.com