SIMALUNGUN, hetanews.com - Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Simalungun (Gemapsi) ke DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (28/09/2021), bahkan beberapa pegawai PDAM Tirta Lihou juga turut dalam aksi tersebut, dalam aksinya mereka menuntut agar DPRD Kabupaten Simalungun segera membentuk tim Panitia Khusus untuk Bupati Simalungun atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta adanya indikasi penyalahgunaan keuangan pada PDAM Tirta Lihou.

Setibanya di pelataran DPRD Kabupaten Simalungun massa mendapatkan perlawanan dengan tidak berikan masuk kedalam lokasi gedung DPRD Simalungu, Ketua Gemapsi Anthony Damanik menyebutkan jika hal tersebut merupakan contoh buruk dari sistem demokrasi di Kabupaten Simalungun.

Akhirnya setelah bersepakat dengan personil kepolisian dan telah mendapatkan restu dari DPRD Simalungun, massa Gemapsi diterima untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Ketua DPRD Simalungun.

Pada kesempatan tersebut massa diterima oleh Timbul Jaya Sibarani, Ketua DPRD Simalungun, Sarmin S Girsang, wakil ketua DPRD Simalungun, Hendra Sukma Sinaga, anggota DPRD Simalungun dan Benhard Damanik, anggota DPRD Simalungun. 

Dalam orasinya Gemapsi menyampaikan, Gemapsi meminta kepada DPRD Simalungun membentuk pansus dalam hal laporan Gemapsi. Pengangkatan Esron Sinaga sebagai Sekdakab Simalungun diduga kuat tidak memegang teguh kalimat mewakafkan diri tetapi menghitung modal yang telah dikeluarkan. Pegawai PDAM Tirta Lihou sudah bertemu dengan Bupati Simalungun, namun dijawab bahwa laporan temuan dianggap bukan urusan Bupati dan menyampaikan bahwa pimpinan disana adalah Sinaga.

Selain itu juga, pergantian awal dari Kabid Pendidikan dan beberapa waktu kemudian dilakukan penjualan foto Bupati dan wakil Bupati kesekolah sekolah terindikasi membebankan kepada dana operasional sekolah yang sepatutnya untuk murid bukan membeli foto. Penjualan spanduk spanduk kepada Pangulu dan Camat Camat yang membebankan keuangan.