SIANTAR, hetanews.com - Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) mengeluarkan surat pada tanggal 7 September 2021 terkait putusan kasasi mahkama agung agar segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko), namun anehnya tepat tanggal tersebut Walikota melakukan pengambilan sumpah Penjabat (Pj) Sekda Kota Siantar, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan publik.

Hal itu diutarakan oleh salah seorang pengamat akademisi Robert Siregar, Selasa (21/09/2021), awalnya hetanews mempertanyakan terkait bagaimana jalannya pemerintahan di Kota Siantar sebab adanya dua putusan yakni putusan peradilan dan pengangkatan Pj, apa lagi saat ini Kota Siantar sedang melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021 Siantar.

Robert menyebutkan jika pembahasan P-APBD Kota Siantar bisa tetap berjalan berdasarkan pengangkatan Pj Sekda.

"Itu tidak ada masalah, karenakan bisa saja beralasan sedang dalam proses, jadi untuk mengisi kekosongan itu diisi lah Pj,"sebutnya.

Namun yang unik dirasa oleh Robert adalah dimana Gubsu mengirimkan surat agar Pemko Siantar menjalankan putusan MA atas Budi Utari Siregar, namun Gubsu juga mengirim surat pengangkatan Pj Sekda.

"Ini yang unik, kenapa Gubsu mengirim dua surat yang berbeda, harusnya Gubsu menyuruh saja agar Walikota segera mengangkat Budi kembali jadi Sekda, atau malah tidak mengirim surat agar mengikuti putusan peradilan, inikan unik,"ucapnya.

Akibat ini kata Robert seakan-akan Gubsu tidak konsisten atas apa yang telah ia putuskan, sebab terjadi kontradiktif antar dua surat yang dikeluarkan.

"Inikan keluar dua surat yang berbeda, kalau Gubsu tidak mau terlibat dalam persoalan yang ada di Siantar, harusnya Gubsu tidak mengambil keputusan, suruh saja Siantar menyelesaikan terlebih dahulu proses yang ada,"katanya.