SIANTAR, hetanews.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melalui suratnya memerintahkan Walikota Siantar untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait pengembalian jabatan Budi Utari selaku Sekretaris Daerah (Sekda).Namun hingga saat ini, Walikota belum juga melaksanakan perintah dari Gubsu tersebut.

Terkait hal tersebut, Pj Sekda Kota Siantar Zubaidi menyebutkan Walikota sudah mengirim surat balasan terkait surat gubernur tersebut, namun Zubaidi menyebutkan jika dilakukan pelantikan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih sebab saat ini sedang dilakukan Peninjauan Kepala (PK)

"Itukan masih PK (Peninjauan Kembali). Sudah ada kita kirim surat balasan untuk itu. Tapi takutnya kalau kita proses itukan nanti ada tumpang tindih," paparnya,saat usai mengikuti pertemuan dengan Gubsu di Rumah Dinas Walikota, Selasa (21/09/2021).

Mengenai pembahasan P-APBD yang sedang berlanjut disebut-sebut akan terganggu dengan adanya ketidakjelasan Sekda sebagai penanggungjawab pembahasan P-APBD. Menanggapi hal itu, Zubaidi menambahkan tak ada masalah karena P-APBD terus berjalan dibawah wawasannya.

"Kalau P-APBD kan terus berjalan. Dia kan belum diangkat, kan masih proses. Saya sekdanya. Gak ada masalah kalau itu. Sudah ya saya mau sholat," kata Zubaidi menutup wawancara.

Ditempat yang sama, Gubsu yang ditanya wartawan terkait persoalan tersebut malah menjawab secara keseluruhan permasalahan Kota Siantar termasuk Pelantikan Walikota terpilih merupakan urusan internal dari Kota Siantar

"Ini nanti urusan kelen ke dalam rumah tangga kalian baik itu Walikota dan DPRD-nya, nanti akan nyampai ke tempat saya, untuk itu nanti di SK kan oleh Mendagri," ujarnya kepada awak media.