MEDAN, HETANEWS.com -Dokter Kristinus Saragih yang diseret ke pengadilan karena menjual vaksin Covid-19 mengaku sempat menolak ajakan terdakwa lain, Selviwaty, untuk memvaksin teman-temannya dengan sejumlah bayaran.

Ia mengaku akhirnya termakan bujukan Selvi yang menjelaskan bahwa teman- temannya sangat khawatir akan ancaman Covid-19.

Pernyataan itu diungkapkan terdakwa dr Kristinus melalui kuasa hukumnya, Andy Lumban Gaol, SH, Mekida Marbun, SH, dan Huttal Pailohot Lumbanbatu, SH saat membacakan nota keberatan (eksepsi) dalam sidang dugaan jual beli vaksin ilegal di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (15/9/2021).

"Awalnya, terdakwa menolak ajakan  Selviwaty untuk memvaksin teman-temannya dan menyarankan ditunggu saja gilirannya. Akan tetapi Selviwaty berupaya membujuk Terdakwa dengan menyatakan  bahwa temannya sangat mendesak dan khawatir akan ancaman Covid-19 yang semakin mencekam di Kota Medan dan tidak tahu kapan waktu yang jelas giliran mereka akan divaksin," katanya.

Ia mengatakan latar belakang terjadinya kasus ini karena pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat ketakutan karena kekurangan vaksin pada awalnya.

"Sehingga Pemerintah membuat peraturan yang mengatur bahwa masyarakat yang didahulukan  untuk divaksin adalah Tenaga kesehatan  Instansi pelayanan masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Guru dan Lansia, dengan perkataan lain bahwa tidak menerapkan seluruh masyarakat dapat divaksin secara bersamaan atau masih harus menunggu giliran berikutnya," ucapnya.

Bahwa kelompok masyarakat yang tidak termasuk didahulukan tersebut, katanya  sangat khawatir akan dahsyatnya ancaman Covid-19 tersebut, sehingga mereka mencari upaya untuk dapat divaksin lebih cepat karena kalau menunggu giliran dari Pemerintah tidak jelas jadwalnya yang bersangkutan dapat divaksin.

"Tiba-tiba Selvi meminta tolong dr. Kristinus untuk memvaksin teman-temannya yang sangat khawatir ancaman Covid 19 di Kota Medan," bebernya.

Selain itu katanya, adapun alasan-alasan pihaknya mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa jumlah orang yang divaksin yang mencuat di publik tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas.

Dikatakannya, bahwa uraian setiap Dakwaan JPU yang tertera dalam pelaksanaan Vaksin tertanggal 17 April 2021 yang dilaksanakan di Club House Citraland Bagya City. Dikatakannya Terdakwa tidak pernah melakukan vaksinasi di lokasi tersebut.

"Sesuai dengan keterangan saksi Selviwaty dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 31 Mei 2021," kata PH terdakwa.

Ia menilai uraian JPU tersebut kabur, karena selain Terdakwa tidak mengakui, saksi Selviwaty tidak ada menguraikan kegiatan vaksinasi pada tanggal 17 April 2021.

"Apabila benar Selviwaty ada mengkoordinir 70 orang untuk divaksin pada tanggal 17 April 2021 di Club House Citraland Bagya City, hal tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa dr. Kristinus," bebernya.

Selain itu katanya, tentang pelaksanaan Vaksin pada Nomor 2 yang disebut JPU dalam dakwaannya dilakukan pada tanggal 09 April 2021 di Jati Residence, dengan jumlah penerima vaksin 30 orang ternyata Terdakwa melakukan Vaksinasi di Jati Residence dengan jumlah peserta 18 orang, yang seluruhnya merupakan peserta vaksin tahap pertama.

"Yang melaksanakan vaksin adalah dr. Kristinus. Jumlah uang yang diberikan saksi Selviwaty tunai kepada Terdakwa  sebesar Rp 4.500.000, demikian pula dalam dakwaan kedua," bebernya.

Dengan demikian, kata Andy jumlah orang yang divaksin oleh Terdakwa atas permintaan Selviwaty bukan sebanyak 570 orang, karena Terdakwa tidak pernah melakukan Vaksin pada tanggal 17 April 2021 di Club House Citra Land Bagya City Medan dan jumlah yang divaksin pada tanggal 09 April 2021 di Jati Resdence medan adalah 18 belas orang, bukan 30 orang.

Ia mengatakan bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Selviwaty, atas pelaksanaan vaksinasi tersebut adalah sebesar Rp 92 juta, karena sebagian telah diberikan kepada Selviwaty dan saksi-saksi lain.

"Berdasarkan fakta-fakta terurai diatas telah terbukti bahwa dalam Surat dakwaan JPU tentang jumlah orang yang divaksinasi, dan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari pelaksanaan vaksin tersebut adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam perkara ini, oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan Batal demi hukum," cetusnya.

Sumber: tribunnews.com