SIANTAR, HETANEWS.com - Tokoh pemuda dan juga seorang advokat di Kota Pematangsiantar Reinhard Sinaga SH mempertanyakan "Ada Apa Dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar", yang menghentikan pengusutan dugaan korupsi setelah ditingkatkan dari penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik)?.

Dalam pemeriksaan awal (penyelidikan) oleh tim jaksa sebelumnya telah melakukan Pulbaket dan Puldata (pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data). Dengan memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan.

Lalu ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke penyidikan (dik) karena dasar peningkatan pemeriksaan sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut, jelas Reinhard.

Apalagi pengusutan tersebut sudah cukup lama ditangani kejaksaan, hingga akhirnya pada 5 Agustus 2021 mengklaim telah melakukan ekspose di Kejatisu dengan kesimpulan pengusutan dihentikan atau SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara).

"Sehingga menjadi pertanyaan besar ada apa?," kata Reinhard lagi.

"Kita sebagai warga negara Indonesia khususnya warga kota Pematangsiantar meminta aparat terkait serius menangani kasus korupsi di Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Penghentian pengusutan dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup membawa pertanyaan besar buat kita semua warga Kota Pematangsiantar. Apalagi Kejari Siantar melalui Kasi Pidsus mengklaim jika hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Biarlah pengadilan yang menentukan perbuatan itu pidana atau perdata. Jangan proyek biopori di 2 kelurahan justru dimanfaatkan oknum tertentu demi keuntungan pribadi atau pihak pihak tertentu. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, tegasnya.

Hal itu dikatakan Reinhard kepada hetanews.com, Rabu (15/9) menanggapi pernyataan Kejati Siantar melalui kasi pidsus yang sudah melakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sejumlah kasus dugaan korupsi yang sudah lama ditangani.

Diantaranya dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar dan dugaan korupsi di Bank Mandiri.

Dalam kasus pekerjaan proyek Biopori di 2 lokasi, di Kelurahan Pondok Sayur dan Kelurahan BP Nauli senilai 292 juta yang bersumber dari APBD Tahun 2016. Kesimpulannya tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut melainkan unsur keperdataan karena adanya perjanjian antara PPK dengan Pemenang tender.

Demikian juga penanganan dugaan korupsi di Bank Mandiri terkait objek lelang yang mengakibatkan kerugian negara. Sudah diperiksa berbagai saksi termasuk ahli.

Bahkan menurut Kasi Pidsus, setelah dilakukan audit tidak ditemukan kerugian negara melainkan diuntungkan sekitar 20 juta. "Harusnya kasus ini tidak perlu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," tegas Reinhard. 

Baca juga: Di Tingkat Penyidikan, Kasus Dugaan Korupsi Bank Mandiri dan DLH Siantar Dihentikan